Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Maret, 2008

Mantan PM Malaysia, Dr Mahathir Mohammad, mengajak umat Muslim sedunia memboikot produk Belanda, sebagai tindakan balasan atas produksi film “Fitna” di Belanda yang menghina al-Qur`an dan disiarkan di internet.

Mahathir, menurut harian Utusan Malaysia dan Berita Harian, Minggu, mengatakan jika umat Islam sedunia yang jumlahnya sekitar 1,3 miliar orang melakukan boikot produk Belanda, maka tindakan itu akan membuat lumpuh ekonomi negara tersebut.

Sebagian besar penduduk Muslim merupakan penduduk yang kaya dan juga pengimpor terbesar produk Belanda, katanya.

“Kalau orang Islam bersatu, kita mudah saja ambil tindakan. Kalau kita memboikot produk Belanda, negara itu akan bangkrut karena yang memboikot banyak sekali. Orang-orang kaya sekali di dunia ini adalah orang Islam,” ujar Mahathir, seusai meresmikan Musyawarah Agung Ke-46 Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (Perkim).

Ia menyerukan hal ini terkait dengan film “Fitna” selama 15 menit yang disiarkan di internet dan menghina Islam dengan cara menunjukkan ayat-ayat al-Quran yang dilatarbelakangi citra terorisme.

Anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, menerbitkan film itu dan menggambarkan pernyataan seorang pendeta radikal yang menyebut ayat-ayat al-Qur’an yang diselipkan visual serangan 11 September terhadap gedung pencakar langit World Trade Center (WTC) di New York, pemboman kereta api di Madrid, Spanyol, tahun 2004 dan pembunuhan produser film Belanda, Theo van Gogh, di Amsterdam Street akhir tahun lalu. @Antara

Iklan

Read Full Post »

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah RI mengupayakan agar anggota parlemen Belanda Geert Wilders dapat diajukan ke Mahkamah Internasional karena telah membuat film “Fitna” yang melecehkan Islam.

“Karena Wilders telah melanggar undang-undang hak asasi manusia (HAM) PBB yang menyatakan bahwa tidak ada satu pihak pun boleh melakukan penistaan terhadap kepercayaan dan keyakinan orang lain,” kata Wakil Sekjen PPP Teuku Taufiqulhadi di Jakarta, Sabtu.

Dikatakannya, sebagai seorang tokoh terhormat di Belanda, Wilders pasti mengetahui bahwa film “Fitna” yang menyebut Al Quran bernilai fasis merupakan penghinaan yang luar biasa terhadap 1,3 miliar umat Islam di seluruh dunia.

Tindakan Wilders tersebut, lanjutnya, merupakan upaya provokasi dan mendorong radikalisasi umat Islam sedunia, sehingga membuat dunia bertambah tidak aman. “Karena itu sudah sepantasnya Wilders diadili dalam Mahkamah Internasional,” katanya.

PPP juga mengingatkan pemerintah RI tentang pemerintah Belanda di bawah PM Jan Peter Belkenende yang tidak berlaku jujur dengan mengatakan bahwa pemerintahannya tidak bisa mengambil tindakan terhadap Wilders karena bertentangan kebebesan berpendapat di negara tersebut.

Pernyataan itu, kata Taufiqulhadi, sama sekali tidak benar karena Belanda memiliki undang-undang yang melarang melakukan penistaan terhadap kepercayaan pihak lain.

Bahkan, lanjutnya, dalam pasal 137 Hukum Pidana negeri itu dengan tegas menyebutkan bahwa melarang kepada siapapun melakukan penistaan yang mendiskriminasikan, menghasut kebencian, mengeskpresikan penghinaan secara terbuka dengan tujuan pendiskriminasi rasial.

Dengan kata lain, jika pemerintah Belanda beritikad untuk menghentikan tindakan penistaan dan provokasi itu, maka dengan mudah dapat melakukannya karena basis hukum, dan negeri itu telah mengantisipasi jauh-jauh hari persoalan seperti itu dengan perundang-undangan. “Dengan keengganan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda bukan hanya telah memberi hati kepada para penghasut dan provokator, tapi juga pemerintah Belanda telah melakukan kebohongan kepada masyarakat internasional, juga kepada rakyatnya sendiri,” katanya.

DPP PPP juga mengingatkan negara Barat agar jangan menjadikan kebebasan berbicara sebagai senjata untuk melindungi kaum rasis dan kelompok fanatik. “Sejauh ini kebebasan berbicara di Barat tidak lebih telah menjadi senjata resmi untuk melindungi kelompok-kelompok yang dengan sengaja melakukan hasutan agar menimbulkan kebencian antar agama dan antar ras,” katanya. @Antara

Read Full Post »

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mohammad Nuh mengatakan rencana pemerintah untuk memblokir laman (situs) porno dan situs kekerasan dilandasi akal sehat secara umum.

“Tidak ada yang punya alasan untuk membangun negara dengan menyebarluaskan pornografi dan kekerasan. Saya kira tidak ada yang sepakat. Ini common sense universal value (untuk memblokir situs porno dan kekerasan),” kata Menkominfo dalam jumpa pers mengenai disahkannya Rancangan pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) menjadi undang-undang oleh DPR di Jakarta, Selasa.

Nuh mengatakan pihaknya melakukan pemblokiran situs porno karena dorongan dari masyarakat luas agar pemerintah bisa meminimalkan akses situs porno dan situs kekerasan lewat internet.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Hukum Telematika Universitas Indonesia Edmon Makarim mengatakan pemerintah nantinya lebih mengarah dalam meminimalkan akses terhadap situs porno dan situs kekerasan.

Dalam UU ITE sendiri, lanjut Edmon, lebih mengatur mengenai pelarangan penyebarluasan pornografi dan hal-hal yang merugikan masyarakat melalui internet.  “Tujuannya memang bukan untuk memberangus situs porno dan sebagainya akan tetapi agar akses internet itu lebih bermanfaat bagi masyarakat, sehingga harus ada aturan positif yang melarang penyebaran pornografi,” kata Edmon.

Menkominfo menambahkan dengan disahkannya UU ITE, memberi dorongan bagi pengawas internet Indonesia (Indonesia – Security Incident Response Team on Internet Infrastructure /ID-SIRTII) untuk bekerja.  Dia menjelaskan bahwa tugas utama tim ID-SIRTII adalah untuk menjamin keamanan transaksi elektronik.  “Sedangkan pemblokiran, filtering situs porno itu merupakan tugas tambahan,” kata Menkominfo.

Sebelumnya Menkominfo menyatakan situs porno akan diblokir mulai April dan diharapkan akan tuntas pada Mei mendatang. “Pengguna internet di Indonesia memang masih kecil dengan kisaran 25 juta orang, tapi Mei mendatang akan meroket, karena kami akan memberi fasilitas khusus untuk SMA/MA se-Indonesia,” katanya di Surabaya, Jumat (21/3).

Usai menjadi khotib salat Jumat dan meresmikan laboratorium IT di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS), ia mengatakan fasilitas khusus yang diberikan secara free (gratis) kepada SMA/MA se-Indonesia akan mendorong lompatan pengguna internet.  “Lompatan itu diperkirakan mendorong pengguna internet di Indonesia menjadi sekitar 50 juta. Jumlah itu kecil atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tapi jumlahnya sudah 20 kali lipat Singapura, apalagi Malaysia,” katanya.

Menurut mantan rektor ITS Surabaya itu, sosialisasi pemanfaatan internet melalui fasilitas khusus itu akan menimbulkan dampak negatif yakni penggunaan internet untuk mengakses situs-situs yang tidak bagus (negatif) atau porno. “Untuk mengantisipasi dampak negatif itu, kami akan memblokir situs-situs porno dalam tiga level yakni masyarakat, software (piranti lunak), dan jaringan provider (bekerjasama dengan Internet Service Provider atau ISP),” demikian jelas Menkominfo.

Oleh karena itu, katanya, ketiga level diharapkan akan dapat dituntaskan pada April-Mei. “Di level masyarakat, kami berharap kesadaran masyarakat untuk memblokir sendiri dengan tidak membuka situs-situs negatif,” katanya.

Di tingkat software, katanya, Depkominfo akan menjalin kerja sama dengan instansi (departemen) dan sekolah untuk men-download software dengan program blokir situs porno pada website Depkominfo RI. Pak Menteri melanjutkan “Kalau mereka men-download, maka mereka dapat memasang pada `admin` komputer di setiap instansi pemerintah dan sekolah untuk memblokir, sehingga dampak negatif dari internet di instansi dan sekolah dapat diminimalisir,” .

Langkah blokir paling akhir, katanya, Depkominfo akan bekerja sama dengan provider (ISP) untuk memblokir situs yang merusak bangsa. “Semua tingkatan itu, kami harapkan akan dapat dilaksanakan pada April-Mei mendatang,” katanya.

Ditanya tentang kemungkinan program untuk memblokir situs porno itu akan dibobol para “hacker”, ia menambahkan hal itu dapat diantisipasi secara teknologi pula.  “Bersamaan pemblokiran situs porno itu, kami akan memasukkan content (isi) yang berkaitan dengan bisnis atau industri, seperti bagaimana memantau stabilitas harga padi atau ikan. Kami juga berharap tempat ibadah seperti Masjid juga membuat software tentang evaluasi akhlak yang diajarkan Alquran,” katanya. Alhamdulillah. Sumber: Antara

Read Full Post »

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah UU Cyber pertama di Indonesia.

Salah satu isi dari UU ITE ini adalah “mereka yang secara sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan atas informasi dan/atau dokumen elektronik pada komputer atau alat elektronik milik orang lain akan dikenakan hukuman berupa penjara dan/atau denda. Hal itu tertuang dalam Bab VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 31 ayat (1) dan (2)”.

Sanksi mengenai penyadapan tertuang di Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yakni Pasal 47 yang berbunyi: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Undang-Undang ini dapat Anda download disini:
http://xfile.us/download/index/p_download/hash_Tx8cW8YJHy31/

Read Full Post »

natasha_cover… membuka mata kita tentang apa yang terjadi dalam dunia trafiking—tak sekadar seru dan mengharukan, investigasi atas perbudakan sekejam-kejamnya ini akan menyengat
Anda untuk peduli dan beraksi ….

RUSIA—
Ribuan gadis muda yang putus asa terjerat iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, tanpa menyadari mereka akan dijerumuskan ke dalam lembah hitam prostitusi ….

SERBIA—
Tempat dikumpulkannya gadis-gadis dari seantero Eropa Timur untuk di-gojlok dan disiksa sebelum dijual se-bagai budak seks ke berbagai negara ….

ISRAEL—
Bisnis bordil terus-menerus meraup untung karena besarnya permintaan atas ‘Natasha’, perempuan Eropa Timur. Bukannya mengecam, kalangan ortodoks agama malah menjadi pelanggan utama ….

BOSNIA—
Seusai perang saudara, kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB justru menumbuh-suburkan prostitusi. Parahnya lagi, sebagian anggota tentara dan polisi PBB turut terlibat perdagangan perempuan ….

Keruntuhan Blok Timur mendatangkan petaka bagi kaum perempuan Rusia dan Eropa Timur. Karena terhimpit ke-sulitan ekonomi, mereka mencoba kesempatan apa saja agar dapat bekerja, dan para durjana memanfaatkan keadaan mereka. Tak ter-hitung banyaknya gadis muda tertipu bujuk rayu yang akhirnya menjatuhkan mereka ke tangan-tangan keji para pedagang manusia.

Karya Viktor Malarek, wartawan asal Ukraina, ini mengupas habis fenomena trafiking (perdagangan perempuan) di Eropa Timur: cara perekrutan, jalur penyelundupan, tempat penggojlokan, sampai tujuan akhir perempuan-perempuan yang menjadi korbannya. Malarek tak segan-segan mengungkap tuntas berbagai pihak yang ter-libat, mulai dari mafia Rusia sampai pasukan PBB, juga negara-negara Barat yang tak serius menanganinya dan malah menjadikan trafiking sebagai komoditas politik. NATASHA membongkar segala kebobrokan yang menyebabkan maraknya trafiking perempuan, suatu fenomena mengkhawatirkan yang tak hanya menjadi masalah di luar sana, tapi juga di negara kita.

Judul Buku: Natasha (Mengungkapkan Perdagangan Seks Dunia)
Penulis: Viktor Malarek;
Penerbit Serambi Ilmu Semesta
www.serambi.co.id

Read Full Post »

Pemerintah tetap tidak mau mengumumkan merek susu yang mengandung bakteri Enterobacter Sakazakii. Sebab, produk susu yang menjadi objek penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) diproduksi pada 2003 sehingga sudah tidak ada lagi di pasaran.

“Ya jangan dong. Nanti kalau ternyata hasilnya tidak ada, kan nggak fair. Kasihan perusahaannya dong, kasihan rakyat jadi nggak makan susu,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di kantor presiden, Selasa.

Ia menanggapi permintaan Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi agar pemerintah mengumumkan merek susu yang diduga mengandung bakteri Sakazakii. Soal ancaman KPAI yang akan menggugat pemerintah jika tak mau mengumumkan mereka susu berbakteri ini, Siti hanya menukas,. “ya nggak tahu saya,” ujar Siti.

Komisi Perlindungan Anak sebelumnya meminta pemerintah untuk mengumumkan merek susu yang diduga mengandung bakteri Sakazakii itu. IPB sebelumnya melakukan penelitian yang menghasilkan bahwa 22,73 persen dari 22 merek susu mengandung bakteri. (@tempo)

Read Full Post »