Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Mei, 2008

Pernyataan mengingatkan dan sekaligus bergaya kampanye Jenderal TNI (Purn) Wiranto di berbagai media massa agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menepati janjinya untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak telah membuat pihak Istana merasa terusik.

Reaksi keras dan seolah lepas kontrol pun dilontarkan. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, misalnya, tegas menyatakan bahwa Presiden tidak pernah berjanji untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), seraya menyerang balik Wiranto sebagai sangat tendensius. Namun, Wiranto bukan saja tak mau mundur, melainkan justru semakin bersemangat dengan mengeluarkan ”iklan baru” berupa imbauan terhadap Presiden SBY agar tidak menaikkan harga BBM dengan beberapa alasan.

Ternyata memang peringatan dan kritik Wiranto itu memiliki bukti kuat. Janji Presiden SBY untuk tidak menaikkan harga BBM ditemukan, baik dalam situs resmi Presiden maupun dari dokumen pemberitaan berbagai media massa.

Pertanyaannya, mengapa pihak Istana secara tergesa-gesa mengeluarkan bantahan terhadap pernyataan Wiranto dan sejumlah pihak itu?

Kredibilitas Presiden
Masalahnya tidak sederhana, sekadar melakukan pembelaan terhadap atasan. Mengapa? Pertama, terkait erat dengan kredibilitas Presiden SBY. Kata-kata, kalimat, atau pernyataan yang keluar dari mulut seorang pejabat, apalagi setingkat presiden, pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang sudah pasti dinantikan perwujudannya oleh rakyat. Oleh karena itu, seorang pejabat tidak boleh mudah dan boros mengeluarkan kata-kata manis berupa janji, juga akan menjadi ukuran apakah yang bersangkutan bertindak konsisten dan dapat dipercaya atau tidak.

Kedua, berkait dengan profesionalisme dan moralitas para pembantu presiden. Mereka yang berwenang untuk menyampaikan keterangan kepada publik seharusnya tetap menunjukkan keprofesionalannya berdasarkan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena, kita semua percaya bahwa pihak Istana tidak kekurangan sumber data dan teknologi serta tenaga dan dana untuk mengumpulkan segala informasi yang terkait dengan kebijakan, termasuk pernyataan atau janji-janji pemerintah/presiden.

Para pembantu presiden, termasuk juru bicara, memang tak salah jika melakukan pembelaan terhadap pimpinannya. Namun, harus juga tidak disalah mengerti bahwa presiden bukan hanya merupakan atasan langsung mereka, melainkan sudah menjadi pemimpin semua lapisan masyarakat bangsa ini. Karena itulah, ia harus dilindungi dengan cara menghindarkannya untuk tidak disebut ”tak konsisten dengan janji-janjinya” atau ”bohong”.

Tepatnya, para pembantu seharusnya sekaligus juga bertindak sebagai penasihat yang bisa setiap saat dari dekat memberikan saran atau langsung mengingatkan presiden. Bukan seperti sekarang ini yang hanya menjadi ”juru bela”, padahal sesungguhnya sudah melakukan kebohongan kepada publik yang ganda.

Semua pihak memang memahami bahwa tensi politik sekarang ini sedang meninggi. Tensi politik seperti itu dipicu oleh para figur ataupun kelompok politik yang satu sama lain bersaing bahkan berlawanan. Utamanya, dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden/Wapres 2009, setiap pihak berupaya menunjukkan diri bahwa mereka akan lebih baik memimpin bangsa ini ketimbang presiden atau pemerintahan yang sedang eksis.

Kendati demikian, perilaku para pembantu presiden seperti itu kemungkinan terkait dengan beberapa faktor. Pertama, terkait dengan watak atau budaya asal bos/bapak senang (ABS) penyelenggara birokrasi kita. Kedua, kemungkinan juga karena kita sudah telanjur menganggap bahwa masyarakat kita pelupa, memori sosial politik rakyat terhadap janji-janji pejabat tidak mampu lagi tertampung, apalagi problem yang dihadapi bangsa ini kian hari kian banyak dan rumit.

Ketiga, masyarakat kita juga dianggap berwatak pemaaf (permisif) sehingga, meskipun para pejabat atau pemimpin berbuat salah dan ingkar janji, toh, masyarakat akan dengan gampang memaafkannya. Makanya, tak perlu heran kalau pada akhirnya janji presiden untuk tidak menaikkan harga BBM tak ditepati juga tak dianggap sebagai dosa karena dianggap sebagai hal biasa saja. Para pejabat dan pemimpin bangsa ini bukan mustahil akan terus memanfaatkan watak masyarakat kita yang permisif ini.
Oleh: Laode Ida Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah @Kompas

Read Full Post »

Dikampanyekan Tolak Parpol dan Politisi Pendukung UN
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghentikan ujian nasional dan ujian akhir sekolah berstandar nasional atau UN/UASBN mulai tahun 2009. Sistem evaluasi belajar seperti itu dinilai keliru dan sangat merugikan siswa.

Untuk itu, pemerintah harus mencabut pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut masalah UN/UASBN.

Sikap tegas itu disampaikan Ketua KPAI Masnah Sari dalam acara peluncuran Pos Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masalah UN/UASBN PO Box 1123 Jakarta Pusat 10110 atau SMS 08159502992 di Jakarta, Senin (26/5). Hadir dalam acara tersebut siswa SD-SMA, guru, lembaga swadaya masyarakat, anggota DPR, dan pengamat pendidikan.

Menurut Masnah, kebijakan UN/UASBN seperti dalam bentuknya sekarang tidak mengakomodasi perkembangan potensi siswa yang beragam sebagaimana fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ”Evaluasi siswa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Adapun evaluasi secara nasional seyogianya diberikan sebagai pemetaan pendidikan, tetapi bukan penentuan lulus tidaknya seseorang dari lembaga pendidikan,” kata Masnah.

Sekretaris KPAI Hadi Supeno menjelaskan, KPAI memantapkan diri untuk menolak penyelenggaraan UN/UASBN seperti sekarang karena pendidikan yang berjalan di sekolah menjadi tidak ramah anak. Pemerintah terlihat mengeksploitasi anak-anak demi gengsi politik.

”Tugas KPAI sebagai lembaga negara untuk memberi saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Kali ini lebih tegas karena pengkajian yang dilakukan KPAI sudah secara menyeluruh demi kepentingan terbaik anak,” kata Hadi.

Wakil Koordinator Education Forum Yanti Sri Yulianti mengatakan, seruan kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin, politisi, dan partai politik yang memaksakan UN/UASBN semakin gencar digulirkan ke daerah-daerah sejak tahun lalu. ”Sudah ada keputusan Pengadilan Tinggi DKI yang memerintahkan supaya UN dilaksanakan setelah standar nasional pendidikan dipenuhi dulu,” ujarnya. @Sumber Kompas

Read Full Post »

Hingga pukul 04.10 pagi (Selasa, 27/5), Jalan Mayjen Sutoyo, masih diblokir mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Jalan di depan kampus UKI hingga depan Kodam Jaya hanya bisa dilewati dari jalur busway dan jalur sebaliknya. Di depan kampus UKI, mahasiswa menaruh tong dan kayu di tengah jalan, sementara di depan Kodam Jaya diletakkan pembatas jalan yang terbuat dari fiber.

Akibat dari pemblokiran ini, praktis jalan dari Cililitan ke Cawang dan dari Tol Jagorawi yang keluar di depan Kodam Jaya tidak bisa dilewati. Hanya bisa dilewati dari jalur busway dan arah sebaliknya. Hal ini tentu saja akan membuat kemacetan luar biasa di sekitar Cililitan, Cawang, saat pagi menjelang, ketika orang hendak berangkat kerja. Tidak ada blokir saja, kawasan ini sudah macet.

Di depan kampus UKI masih terlihat mahasiswa yang sedang duduk-duduk, sementara polisi hanya memantau saja dari kejauhan. Belum ada tindakan dari polisi untuk membuka blokade jalan.

Mahasiswa Akan Bergabung di UKI
<Aksi mahasiswa UKI di depan kampus UKI, Jalan Mayjend Soetoyo dipastikan akan dipenuhi massa mahasiswa dari berbagai elemen. Menurut rencana, pada pukul 09.00 WIB, Selasa (27/5), mahasiswa dari berbagai universitas akan turut bergabung dalam aksi yang dilakukan mahasiswa UKI sejak Senin (26/5) kemarin.

Nico, mahasiswa Sastra Inggris UKI mengatakan, yang sudah mengkonfirmasi akan bergabung adalah mahasiswa Universitas Nasional (Unas) dan mahasiswa Universitas Jayabaya. “Jumlah tidak tahu, tapi yang pasti ratusan, karena sudah ada kepastian dari Unas dan Jayabaya yang akan bergabung. Lainnya juga kita pastikan akan bergabung,” kata Nico, saat dijumpai di lokasi aksi, Selasa (27/5).

Nico mengatakan, selain menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, mereka juga menuntut dibebaskannya puluhan mahasiswa Unas yang masih ditahan di Polres Jakarta Selatan. Bahkan, mahasiswa mengancam, jika polisi tidak bersedia menghadapi mereka, aksi pemblokiran jalan akan terus berlangsung.
Sumber: Kompas (gambar diambil dari kompas.com)

Read Full Post »

Karena alasan moral, penerbangan bugil yang tadinya akan diluncurkan dalam waktu dekat, akhirnya dibatalkan. Padahal tiket penerbangan Jerman itu telah habis dipesan.

Penerbangan bugil itu awalnya akan diluncurkan pada 5 Juli mendatang. Ini tadinya akan menjadi penerbangan bugil pertama di Jerman.

Penerbangan ini ditujukan bagi warga Jerman yang ingin bernostalgia dengan nudisme. Praktek nudisme diizinkan dan sangat populer semasa komunis berkuasa di Jerman timur dulu.

Namun OssiUrlaub.de, perusahaan yang mengorganisir layanan itu, menyatakan berubah pikiran. Ini setelah adanya “keberatan moral” di media dari para pengunjung portal internetnya.

Demikian diungkapkan juru bicara perusahaan seperti dilansir kantor berita /AFP,/ Jumat (23/5/2008).

Dalam penerbangan itu, para penumpang akan naik ke pesawat di Kota Erfurt dengan berpakaian lengkap. Namun begitu mereka berada di dalam pesawat, mereka bebas untuk mencopot semua pakaian mereka. Mereka bisa menikmati penerbangan dalam keadaan telanjang.

Pesawat itu tadinya akan mengangkut 50 penumpang. Seluruh tiketnya pun sudah terjual. Namun karena rencana itu dibatalkan, para pemesan tiket kini akan menerima uang mereka kembali secara utuh.*
sumber detikcom;

Read Full Post »

Kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kenaikan tarif BBM yang rencananya akan diberlakukan pada akhir Mei ini telah mendatangkan banyak perdebatan pro dan kontra.

Keputusan kenaikan harga BBM ini diambil atas dasar melonjaknya harga minyak di pasaran dunia yang sempat menyentuh 126 dollar AS per barrel pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksikan, subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan menyita dana APBN sebesar Rp 300 triliun bila harga BBM tersebut tidak dinaikkan.

Konflik agensi
Di dalam disiplin ilmu keuangan, kita mengenal istilah agency cost, yaitu kerugian yang terjadi sebagai dampak konflik agensi yang terjadi antara pemilik dan pengelola sebuah entitas atau organisasi. Pro dan kontra sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM ini tidak lain adalah suatu bentuk lain pertikaian yang tidak ada habisnya antara pemilik (principal) dan pengelola (agent), yang dapat mendatangkan kerugian (agency cost) bagi organisasi tersebut, yang dalam hal ini adalah negara kita tercinta.

Pemilik negara—dalam hal ini adalah rakyat—akan selalu bertentangan dengan pemerintah, yang berperan sebagai manajemen dari negara tersebut. Pemerintah, yang selalu ingin mengurangi pos pengeluaran devisa karena ingin mengejar target pencapaian laba dalam neraca pembayaran, biasanya selalu ditentang oleh rakyat sebagai pemilik negara.

Idealnya, target pencapaian pemerintah tidak perlu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana pada tingkat perusahaan, pencapaian target laba layaknya dapat berdampak juga pada peningkatan nilai pasar perusahaan walaupun tidak mutlak selalu terjadi. Pengurangan pengeluaran negara idealnya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Pemerintah tentu punya dasar pertimbangan untuk kondisi ideal tersebut.

Permasalahannya, kita tidak bisa selalu mengharapkan kondisi yang ideal pada suatu organisasi yang begitu besar dan kompleks seperti negara kita, yang kondisinya lebih cenderung untuk menjadi tidak stabil. Dengan tingkat korupsi yang tinggi dan iklim kebijakan yang power-centered, ekspektasi pemerataan ekonomi hanya akan tinggal menjadi impian. Sementara pemotongan subsidi BBM sudah jelas akan ikut menaikkan harga barang kebutuhan pokok, yang pada akhirnya akan lebih menyulitkan kehidupan rakyat kecil, bukan hanya menaikkan biaya transportasi semata.

Prioritas
Sekarang, bila konflik agensi ini memang tidak dapat dihindari, kepentingan siapakah yang harus lebih diprioritaskan? Dalam kondisi apa pun, kepentingan pemilik haruslah lebih utama dibandingkan dengan kepentingan pengelola. Rakyat, sebagai pemilik negara ini, harus lebih diprioritaskan kepentingannya di atas kepentingan pemerintah, yang hanya berfungsi sebagai pengelola.

Dalam hal ini, para wakil rakyat yang duduk di DPR harus dengan cermat menelaah sejauh mana kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang akan dikorbankan bila tarif BBM dinaikkan, dibandingkan dengan nilai defisit neraca pembayaran yang dapat dihindari dalam kurun waktu satu tahun. Mereka juga harus mengeksplorasi kemungkinan menutupi anggaran subsidi dari alternatif sumber dana lainnya.

Amerika Serikat, misalnya, tidak akan pernah besar dan kuat kembali seperti sekarang ini bila pada masa Great Depression yang panjang pada 1930-an ekonom John Maynard Keynes tak merekomendasikan kebijakan Neraca Pembayaran Defisit demi mendongkrak laju perekonomian.

Pada intinya, kebijakan apa pun yang akan diambil oleh pemerintah sehubungan dengan kepentingan rakyat harus dibahas dengan pertimbangan yang matang disertai dengan rangkaian penelitian yang komprehensif bersama para wakil rakyat.

Dalam hal tabrakan kepentingan yang tidak bisa dihindari, pemerintah harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat sebagai pemilik negara dan harus berani mengorbankan target pencapaian surplus di neraca pembayarannya bila memang harus terjadi. Penilaian pada keberhasilan pemerintah juga sebaiknya tidak hanya beracuan pada realisasi anggaran dan kinerja neraca pembayaran semata, tetapi lebih pada dampak laju perekonomian dalam jangka panjang.

Dwi H Widayatmoko Dosen Program MBA di Swiss German University dan Pengurus PMN KAHMI
( sumber Kompas 23 Mei 2008 )

Read Full Post »

Kebijakan pendidikan nasional saat ini cenderung mengarah ke neoliberalisme yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Akibatnya, pendidikan tidak lagi dijalankan dalam semangat untuk mencerdaskan seluruh kehidupan warga negara, terutama dalam pembangunan kepribadian dan moral.

”Sekolah dan universitas kita berlomba-lomba menjadi world class university. Tapi, apakah mereka peduli dan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini?” kata HAR Tilaar, guru besar (emeritus) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam seminar memperingati Dies Natalis Ke-44 UNJ di Jakarta, Kamis (22/5).

Menurut Tilaar, pendidikan nasional saat ini belum mampu berkontribusi dalam memecahkan persoalan dasar bangsa. Kondisi ini akibat pemerintah yang lebih mengarahkan pendidikan nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara maju, tetapi melupakan pembangunan bangsa agar mampu menjadi bangsa yang mandiri.

”Kebijakan pendidikan nasional yang dibuat pemerintah dan DPR itu tidak berdimensi jauh ke depan. Yang diutamakan pendidikan intelektual semata untuk bisa bertanding dengan negara maju. Itu baik. Tapi, bangsa ini membutuhkan manusia-manusia terdidik dan berkepribadian yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa yang jika diabaikan akan semakin akut kondisinya,” kata HAR Tilaar.

Menurut Tilaar, banyak persoalan bangsa yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Misalnya, ketergantungan pada impor yang sangat tinggi untuk barang konsumsi, termasuk impor kedelai untuk bahan baku makanan tradisional tahu dan tempe.

Persoalan lain adalah kemiskinan yang semakin luas dan semangat nasionalisme yang semakin pudar di kalangan masyarakat. ”Mestinya, pendidikan bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah diharapkan bisa membawa pendidikan ke arah terciptanya harga diri sebuah bangsa, nasionalisme yang tumbuh untuk melawan keterpurukan, dan secara bersama-sama melawan kebodohan yang menjadi pangkal kemiskinan.

Memasung kreativitas
Asvi Warman Adam, sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan, pendidikan yang berlangsung umumnya memasung kreativitas dan sikap kritis anak. Dalam kurikulum Sejarah, misalnya, generasi muda bangsa ini sering diharuskan menerima kebenaran tunggal versi pemerintah soal sebuah peristiwa sejarah. Mestinya anak didik diperkenankan menerima informasi lain sebagai bahan pembanding untuk memperkaya wawasannya.(sumber Kompas)

Read Full Post »

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie mengatakan, ”Insya Allah kenaikan harga bahan bakar minyak akan diumumkan dalam satu atau dua hari ini.”

Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/5), Aburizal mengemukakan, seluruh persiapan pemerintah untuk membantu 19,1 juta keluarga miskin yang paling terkena dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai program telah selesai dan siap dilaksanakan.

Kenaikan harga BBM tinggal menunggu keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk memastikan kesiapan seluruh aparat, menurut Aburizal, pemerintah memberikan kompensasi bagi keluarga miskin karena kenaikan harga BBM. Presiden memimpin rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, dan difinalisasi hari Jumat ini.

Setelah puas dan yakin betul sejumlah program pemberian kompensasi kenaikan harga BBM, Presiden akan memutuskan kenaikan harga premium, solar, dan minyak tanah rata-rata 28,7 persen.

Seusai rapat tentang pemberian bantuan langsung tunai (BLT), Aburizal dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengemukakan, semua sudah siap. Mengenai penolakan pemerintah daerah menyalurkan dana BLT, kedua pejabat ini menilai hal itu tidak etis dan tidak beralasan karena yang akan diberikan adalah hak keluarga miskin. ( Kompas 23 Mei 2008 )

“Jadi siap-siaplah kita menghadapi semua kenaikan harga bahan pokok yang akan di picu oleh kenaikan harga BBM”.

Read Full Post »