Feeds:
Pos
Komentar

Archive for Juli, 2008

Kedutaan Besar RI di Wellington meminta para calon tenaga kerja Indonesia di Tanah Air agar mewaspadai iming-iming pekerjaan ke Selandia Baru, karena ada beberapa WNI yang tertipu.

Peringatan itu disampaikan Kabid Penerangan KBRI Wellington, Sekretaris I, Tri Purnajaya, menjawab pertanyaan ANTARA News, Rabu, tentang kasus-kasus penipuan pihak tak bertanggungjawab kepada WNI yang mendambakan pekerjaan di Selandia Baru.

Tri mengatakan, KBRI mengakui adanya beberapa orang yang ingin memanfaatkan situasi padahal yang ingin dipromosikan KBRI sejak awal adalah pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Tanah Air ke Selandia Baru melalui “jalur yang benar”. “KBRI senantiasa mengimbau segenap masyarakat Indonesia agar tidak tertipu dengan iming-iming dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Tapi menurut kami, jumlah korban tidak terlalu banyak dan sudah ditangani aparat kepolisian,” katanya.

Peringatan KBRI Wellington tentang perlunya WNI mewaspadai upaya penipuan ini telah dituangkan dalam surat pemberitahuan bagian fungsi konsuler KBRI No.213/05/IV/2008 tertanggal 18 April 2008.

Dalam surat pemberitahuan itu, terungkap bahwa KBRI Wellington telah menerima banyak pertanyaan dan keluhan dari WNI yang ada di Tanah Air maupun di Selandia Baru.

Bahkan beberapa di antaranya telah merasa ditipu pihak-pihak tidak bertanggungjawab di Indonesia yang memberi mereka harapan bekerja di Selandia Baru.

Pekerjaan yang dijanjikan itu tak kunjung ada padahal mereka mungkin sudah membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab itu.

Surat tersebut menyebutkan bahwa peluang kerja di Selandia Baru memang ada di beberapa sektor, seperti perkebunan, peternakan dan sektor-sektor lain yang memerlukan keterampilan khusus.

Namun khusus untuk sektor perkebunan, Pemerintah Selandia Baru lebih memberikan prioritas kepada warga negaranya sendiri, lalu warga negara Pasifik, dan baru “warga negara lain”. “Khusus untuk tenaga kerja dari Indonesia, kesempatan kerja hanya diberikan oleh perusahaan perkebunan Selandia Baru yang pernah mempekerjakan TKI sebelumnya. Jumlah TKI yang dapat diserap dalam kategori ini relatif sangat kecil.”

Surat KBRI Wellington itu lebih lanjut menyebutkan, lapangan pekerjaan di luar sektor perkebunan umumnya memerlukan keterampilan khusus.

Bagi para WNI yang tertarik dengan peluang kerja di Selandia Baru, KBRI Wellington mengimbau mereka untuk mencari informasi akurat di situs imigrasi Selandia Baru maupun menghubungi Kedubes Selandia Baru di Jakarta.

Mengenai modus penipuan yang berkedok kursus-kursus singkat di Selandia Baru, KBRI Wellington mengingatkan semua WNI tentang status/jenis visa yang umumnya tidak bisa digunakan untuk bekerja. “Imigrasi Selandia baru memang dapat memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk mengikuti kursus-kursus singkat di Selandia Baru, misalnya kursus bahasa Inggris dan keterampilan lainnya.”(*) @Antara

Iklan

Read Full Post »

Kasus trafficking (perdagangan manusia) kususnya perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara (Sumut) setiap tahun mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat akan bahaya trafficking masih rendah.

Tim Advokasi Yayasan Pusaka Indonesia, sebuah LSM yang memperhatikan masalah perempuan dan anak-anak, Helen di Medan, Selasa, mengatakan dari beberapa kasus yang berhasil ditangani, diketahui sebagian besar korban trafficking berpendidikan rendah.

Data Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) Sumut menunjukkan hingga Mei 2008 terjadi sebanyak 78 kasus trafficking. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding 2004 yang hanya satu kasus.

“Kondisi ini juga semakin memprihatinkan karena minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan korban trafficking termasuk advokasinya,” katanya.

Ia menyayangkan kasus trafficking tetap meningkat meskipun Sumut gencar melakukan advokasi dalam penanganan trafficking dan perangkat hukum yang disahkan untuk mencegah tindakan perdagangan orang tersebut, juga makin banyak.

Perangkat hukum yang telah ada antara lain Undang-Undang No 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumut No5/2004 tentang larangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Peraturan Daerah No6/2004 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, serta pengesahan rencana aksi provinsi Sumut untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak (RAP.P3A) dengan peraturan gubernur No 24/2005.

“Pengesahan ini juga diikuti dengan pembentukan gugus tugas provinsi sebagai pelaksana rencana aksi dimaksud, yang merupakan kolaborasi dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat,” katanya.

Ia berharap semua instansi terkait memegang komitmen yang kuat untuk melaksanakan RAP.P3A sesuai dengan tupoksi lembaganya masing masing, serta melakukan evaluasi terus menerus terhadap kinerja yang dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi korban trafficking dan meminimalkan jatuhnya korban.(*) @sumber Antara

Read Full Post »

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 07 Juli 2008, di Kantor Pusat KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, sekitar pukul 23.00 WIB menetapkan 34 parpol nasional dan enam parpol lokal Aceh yang lolos verifikasi dan dapat mengikuti Pemilihan Umum 2009 mendatang.

Dalam berita acara yang dibacakan oleh Ketua Umum KPU Abdul Hafiz Anshary disebutkan 34 parpol nasional peserta Pemilu 2009 terdiri atas 16 parpol lama dan 18 parpol baru. Berikut ini nama-nama parpol yang lolos verifikasi KPU:

A.Parpol Lama
1.Partai Amanat Nasional (PAN)
2.Partai Bintang Reformasi (PBR)
3.Partai Bulan Bintang (PBB)
4.Partai Damai Sejahtera (PDS)
5.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
7.Partai Demokrat (PD)
8.Partai Golongan Karya (Golkar)
9.Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
10.Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
11.Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12.Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13.Partai Nasional Marhaenisme
14.Partai Pelopor
15.Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
16.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

B. Parpol Baru
1.Partai Barisan Nasional
2.Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
3.Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
4.Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5.Partai Indonesia Sejahtera
6.Partai Karya Perjuangan
7.Partai Kasih Demokrasi Indonesia
8.Partai Kebangkitan Nasional Ulama
9.Partai Kedaulatan
10.Partai Matahari Bangsa
11.Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
12.Partai Patriot
13.Partai Peduli Rakyat Nasional
14.Partai Pemuda Indonesia
15.Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia
17.Partai Perjuangan Indonesia Baru
18.Partai Persatuan Daerah
19.Partai Republik Nusantara

C.Parpol Lokal di Aceh
1.Partai Aceh
2.Partai Aceh Aman Sejahtera
3.Partai Bersatu Aceh
4.Partai Daulat Aceh
5.Partai Rakyat Aceh
6.Partai Suara Independen Rakyat Aceh.(*)

Read Full Post »