Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Issu’ Category

Jakarta Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Dia bahkan belum menemukan negara muslim mana pun yang setoleran Indonesia.

Statemen Hasyim itu hari ini beredar luas lewat blackberry messanger. Hasyim yang dikonfirmasi detikcom, Sabtu (2/6/2012) membenarkan bahwa itu pernyataannya yang dia ucapkan saat menghadiri diskusi Peran Tokoh Islam dalam Perumusan Pancasila di gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/6) malam. Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Amien Rais dan Jimly Asshiddiqie.

“Selaku Presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) dan Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi agama di Indonesia. Pembahasan di forum dunia itu, pasti karena laporan dari dalam negeri Indonesia. Selama berkeliling dunia, saya belum menemukan negara muslim mana pun yang setoleran Indonesia,” ujarnya.

Hasyim menyatakan, kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, memang karena Ahmadiyah menyimpang dari pokok ajaran Islam, namun selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik Barat. “Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam,” katanya.

“Kalau yang jadi ukuran adalah GKI Yasmin Bogor, saya berkali-kali ke sana, namun tampaknya mereka tidak ingin selesai. Mereka lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan lain daripada masalahnya selesai,” imbuhnya.

Kalau ukurannya pendirian gereja, kata Hasyim, faktornya adalah lingkungan. Di Jawa pendirian gereja sulit, tapi di Kupang (Batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. “ICIS selalu melakukan mediasi,” katanya.

“Kalau ukurannya Lady Gaga dan Irshad Manji, bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan intelektualisme kosong? Kalau ukurannya HAM, lalu di Papua kenapa TNI/Polri/imam masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM?” ujarnya.

Hasyim menilai, Indonesia lebih baik toleransinya dari Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid, lebih baik dari Perancis yang masih mempersoalkan jilbab, lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia, yang tidak menghormati agama karena di sana ada UU Perkawiman Sejenis. “Agama mana yang memperkenankan perkawinan sejenis?” tanyanya

“Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia, kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas, membedakan mana HAM yang benar (humanisme) dan mana yang sekadar Westernisme,” kata Hasyim.
Sumber: DetikNews

Read Full Post »

Palembang – Partai Amanat Nasional (PAN) menolak perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) antara Indonesia dengan Singapura.

“Perjanjian pertahanan tersebut berat sebelah atau hanya menguntungkan Singapura. Selain itu juga dibuat tanpa melibatkan DPR serta mengabaikan amanat UUD 1945,” kata Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II, di Palembang, Minggu.

Pada 27 April 2007, pemerintah RI dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi, kerja sama pertahanan dan kerangka pengaturan tentang daerah latihan militer.

Proses penandatanganan ketiga dokumen itu dilakukan di Istana Tampak Siring, Bali, oleh menlu, menhan dan panglima angkatan bersenjata kedua negara yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura Lee Hsien Loong.

Perjanjian pertahanan tersebut mengatur tentang kerja sama pelatihan antara kedua angkatan bersenjata atas prinsip saling menguntungkan.

Sedangkan, untuk kerjasama daerah latihan militer bersama, Indonesia memberikan fasilitas wilayah latihan udara dan laut tertentu kepada Singapura, dalam lingkup yuridiksi hukum Indonesia.

Namun, TNI juga memiliki akses terhadap peralatan dan teknologi militer yang dimiliki Singapura.

Semua perjanjian itu akan diberlakukan bersama-sama setelah diratifikasi menurut ketentuan hukum nasional masing-masing. Perjanjian kerja sama pertahanan akan berlaku selama 25 tahun dan akan ditinjau ulang setelah 13 tahun dan dikaji berikutnya enam tahun kemudian.

Terkait dengan perjanjian pertahanan tersebut, komisi I DPR juga telah meminta pemerintah untuk memperbaiki kesepakatan kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement /DCA) terutama dalam penyusunan aturan pelaksanaan (implementing arrengement).

Selain itu, Sutrisno Bachir juga mengatakan Indonesia harus tegas dalam menentukan sikapnya sebagai bagian dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Indonesia, katanya, harus memperjuangkan kepentingan negara-negara miskin maupun negara berkembang.
Sumber ANTARA News

Read Full Post »