Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Keuangan’ Category

kprSaat Anda baru mulai hidup mandiri, terpisah dari orang tua, kemungkinan besar Anda kos atau mengontrak rumah. Tapi seiring waktu, tentu Anda ingin memiliki rumah sendiri. Masalahnya, sekadar menabung untuk membeli rumah secara tunai boleh dikata mustahil. Tiap tahun harga properti naik, sementara nilai uang di rekening tabungan Anda tergerus inflasi. Di sinilah pinjaman KPR bisa membantu. Pun, membeli rumah dengan KPR menawarkan beragam keuntungan ekstra.

Biaya Awal Ringan
Kalau dana terbatas, membeli rumah dengan KPR memungkinkan Anda untuk memiliki rumah dengan biaya awal yang tidak terlalu besar. Asalkan Anda memenuhi syarat yang bank tetapkan, uang tunai yang perlu Anda siapkan di awal adalah 30 persen dari harga rumah (untuk uang muka yang dibayarkan ke pengembang properti), cicilan bulan pertama, dan biaya administrasi legal.

Ada pula KPR yang ditawarkan beserta subsidi berupa keringanan uang muka.

Rumah Siap Dihuni
Membeli rumah dengan KPR berarti Anda bisa langsung menghuni rumah itu, bahkan sebelum cicilan pinjaman lunas.

Investasi Jangka Panjang
Kalau rumah yang Anda beli dengan KPR itu berada di lokasi yang strategis, nilai rumah akan meningkat luar biasa dalam beberapa dekade. Bahkan, setelah Anda melunasi seluruh pinjaman KPR, nilai rumah Anda bisa saja melebihi total uang yang Anda bayarkan ke bank.

Legal
Bank hanya membiayai pembelian rumah yang dilengkapi sertifikat. Sebelum menerima sertifikat itu, bank mengecek keabsahannya lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Artinya, legalitas rumah yang Anda beli aman dan terjamin.

Terlindungi dari Kebakaran
Bank juga mensyaratkan adanya asuransi properti, yang preminya tercantum dalam cicilan bulanan KPR, untuk melindungi rumah Anda dari risiko kebakaran.

Pengembang Tepercaya
Bunga kredit adalah salah satu sumber pemasukan bank. Karenanya, kalau pengembang batal atau mundur dari pembangunan rumah Anda, yang rugi bukan hanya Anda, tapi juga bank. Karena itulah bank memilih bekerja sama dengan pengembang properti yang bereputasi baik.

Keuntungan Bisnis
Kalau Anda menyewakan rumah yang Anda beli dengan KPR, kemudian menggunakan uang sewa itu untuk membayar cicilan bulanan, artinya Anda memperoleh rumah secara gratis. Tapi, lakukan langkah ini hanya kalau Anda memiliki alternatif tempat tinggal ya.

Sumber: iMoney

Read Full Post »

Harga pertamax kembali naik Rp 500 sampai Rp 650 per liter. Kenaikan harga ini diperkirakan akan menurunkan volume penjualan bahan bakar minyak nonsubsidi itu di atas 15 persen.

Menurut Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Pertamina Mochamad Harun, Selasa (15/3/2011) di Jakarta, harga pertamax naik lagi pada 16 Maret ini.

Untuk Jakarta dan sekitarnya, harga pertamax naik Rp 600 per liter. Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi itu Rp 8.100 per liter. Dengan kenaikan harga ini, harga pertamax jadi Rp 8.700 per liter.

Sementara di beberapa daerah, kenaikan harga BBM nonsubsidi itu berkisar Rp 500 sampai Rp 650 per liter.

Di Bali, misalnya, harga pertamax naik dari Rp 8.550 menjadi Rp 9.200 per liter. Sementara, harga pertamax di Sumatera Barat naik dari Rp 8.900 menjadi Rp 9.600 per liter.

60-80 dollar AS

Dari London, Inggris, dilaporkan, CEO Royal Dutch Shell PLC Peter Voser menegaskan, harga minyak dunia bakal berada di antara 60-80 dollar AS per barrel hingga 2012.

Menurut Voser, perkiraan itu berdasar permintaan dan produksi minyak dunia, perkembangan ekonomi dunia, dan gaya hidup dalam dekade mendatang.

Voser yang didampingi Direktur Keuangan Simon Henry mengatakan hal itu dalam acara Investor Day, yang dihadiri wartawan Kompas Pieter Gero, mengatakan, harga minyak itu hanya berdasarkan kondisi rencana investasi perusahaan minyak, termasuk Shell, pertumbuhan ekonomi, dan gaya hidup masyarakat mendatang.

Ia menolak spekulasi soal harga minyak dunia mendatang berkenaan dengan kondisi geopolitik, terutama di Libya dan negara Timur Tengah lainnya.

Harun lebih lanjut mengemukakan, kenaikan harga pertamax ini juga didorong adanya pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor (PBBKB) atas produk Pertamax. Oleh karena sifatnya persentase, maka kenaikan harga ini otomatis menaikkan besaran pajak. (EVY) @Kompas.com

Read Full Post »

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melihat industri perbankan Indonesia masih menghadapi masalah inefisiensi. Hal ini terlihat dari tingginya net interest margin (NIM) bank di Indonesia, yaitu sekitar 5,8 persen per Desember 2010. Padahal, NIM di Malaysia, Singapura, dan Filipina rata-rata 2,2 persen-4,5 persen.

Tak hanya itu, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) di Indonesia masih sebesar 81,6 persen, sementara ketiga negara tersebut rata-rata 32,7 persen-73,1 persen. Melihat ini semua, KPPU menilai, produk dan jasa perbankan di Indonesia bersifat heterogen dan bentuk pasarnya diduga sudah mengarah kepada struktur persaingan monopolistis. Dalam kondisi tersebut, produk perbankan sangat tersegmentasi dan masing-masing bank masih memiliki market power walau jumlah bank masih relatif banyak.

Ketua KPPU M Nawir Messi menjelaskan, ketika suku bunga acuan atau BI Rate stabil di kisaran 6,5 persen-6,75 persen dan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) sudah stabil di kisaran suku bunga penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka besaran suku bunga kredit idealnya bisa di bawah 10 persen. Namun, anomali masih saja terjadi, suku bunga kredit secara umum masih berada di atas 10 persen.

“Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kisaran NIM perbankan yang masih berada di kisaran 6 persen atau terburuk peringkatnya di kawasan ASEAN,” kata Nawir Messi, di Kantor KPPU, Rabu (9/3/2011).

Selain itu, Nawir menuturkan, juga terdapat permasalahan dalam penetapan suku bunga kredit, di mana beberapa faktor seperti transparansi struktur biaya, premi risiko, serta ekspektasi inflasi juga diduga berperan dalam tingginya suku bunga kredit perbankan.

“Tingginya suku bunga kredit bank mengakibatkan biaya dana atau cost of fund yang harus dibayar sektor riil relatif mahal sehingga tidak bisa bersaing dengan produk impor yang suku bunga kredit bank domestik sudah di bawah 10 persen,” tuturnya.

KPPU akan terus memonitor pergerakan suku bunga kredit sambil terus mengumpulkan informasi terkait yang dibutuhkan khususnya yang terkait dengan penegakan hukum dan advokasi kebijakan. KPPU juga akan mengintensifkan pembicaraan dengan Bank Indonesia agar KPPU dapat memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai produk perbankan serta profil tingkat persaingannya. (Nina Dwiantika, Roy Franedya/Kontan) @Kompas.com

Read Full Post »

SEJUMLAH orangtua murid-baru SMPN 4 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengeluhkan biaya masuk sekolah tersebut yang mahal. Padahal sekolah itu diadakan untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan warga di Perumahan Pamulang Permai.

“Luar biasa mahalnya. Masak masuk SMP Rp 12.5 juta. Jauh lebih mahal ketimbang masuk SMA atau perguruan tinggi.” ucap Anto, orangtua murid baru. Jumat (11/6).

Menurut dia. SMPN 4 Tangerang Selatan semula bernama SMPN 1 Pamulang dan dibangun pada tahun 1987. Sekolah Itu sebagai fasilitas so-slal/fasilitas umum (fasos/fasum) dari Perumahan Pamulang Permai.

“Dulu statusnya sebagai sekolah reguler, tapi tiga tahun terakhir menjadi RSBI (rintisan sekolah berstandar Internasional-Red).” katanya.

Ditambahkan Aminuddin, orangtuamurid lainnya. SMPN 4 Tangerang sejak menjadi RSBI menjadi sekolah yang berorientasi uang. “Semua tergantung keberanian orangtua murid membayar. Biarpun muridnya pintar, kalau tak mampu bayar ya tidak bisa masuk SMPN 4.” katanya.

Menurut Aminuddin, yang sudah menetap di Pamulang Permai sejak 1986, sekolah Itu dibangun pihak pengembang bersama Dinas Pendidikan Tangerang untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi warga Pamulang Permai. Tujuannya supaya warga perumahan ini tidak repot mencari sekolah bagi anaknya.” katanya.

Tidak transparan Menurut kedua orangtua murid itu, pihak sekolah tidak mau merinci untuk apa saja biaya masuk sebesar Itu. “Kami selalu bertanya, tapi pihak sekolah tidak pernah transparan.” kata Anto. Saat ini. lanjutnya, sudah ada 320 murid baru yang masuk SMPN 4. Sebagai tanda Jadi, orangtua murid harus membayar 50 persen, sementara uang sekolahnya Rp 500.000 per bulan.

Sementara itu, pihak SMPN 4 Tangerang tidak mau banyak berkomentar. Seorang guru yang ditemui mengatakan, biaya masuk Rp 10 Juta. “Namanya sekolah bagus ya mahal. Karena di sini bahasa pengantarnya bahasa Inggris, pakai AC. dan komputer lengkap,” ucap guru yang enggan disebutkan identitasnya itu. Menurut dia. SMPN 4 Tangerang tidak berorientasi uang. “Kalau ada yang tidak mampu malah kami gratiskan.” ujarnya, (ver). Sumber:WartaKota.co.id : http://www.wartakota.co.id/detil/berita/25977/Wow-Masuk-SMPN-4-Rp-125-Juta

Diskusi di Kaskus: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4464177

Read Full Post »

Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani Indrawati

Washington –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu kandidat untuk menjadi penasehat utama Presiden Bank Dunia Robert Zoellick.

Sri Mulyani akan menjadi salah satu dari tiga Managing Director. Jabatan Managing Director merupakan jabatan tertinggi kedua setelah Presiden Direktur di Bank Dunia.

Dalam pernyataannya lewat surat elektronik, Zoellick mengatakan Sri Mulyani akan mulai bekerja di kantor pusat Bank Dunia di Washington per 1 Juni.

Menurut Zoellick, Sri Mulyani dipilih karena memiliki kemampuan yang unik dan pengalamannya bekerja di Grup Bank Dunia.

Sri Mulyani, 47 tahun, akan menggantikan Juan Jose Daboub. Daboub, mantan Menteri Keuangan El Salvador, telah menyelesaikan masa jabatannya yang keempat pada 30 Juni nanti.

Managing Director terakhir yang ditunjuk Zollickpada Oktober 2007 adalah Ngozi Okonjo-Iweala, mantan Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Nigeria.

Managing Director ketiga, Graeme Wheeler, pada Januari lalu mengatakan ia akan meninggalkan institusi keuangan internasional ini akhir bulan depan. Wheeler sebelumnya bekerja di Departemen Keuangan Selandia baru sebelum bergabung dengan Bank Dunia.

“Ini merupakan kehormatan terbesar bagi saya dan juga buat Indonesia. Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam menjalan misi bank mengubah dunia,” kata Sri Mulyani dalam pernyataannya.

Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono sampai hari ini masih menjadi target lawan-lawan politiknya terkait pengucuran dana penyelematan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun pada 2008.

Dalam rilisnya pada 4 Mei, Bank Dunia menyebut Sri Mulyani telah berhasil membawa perekonomian Indonesia keluar dari krisis ekonomi global jilid dua.  @Tempo-Interaktif

Read Full Post »

bankcentury-100909-02Audit pengucuran dana kepada Bank Century yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih terganjal masalah penelusuran aliran dana.

“Yang masih belum komplit itu penelusuran aliran dana. Kalau yang lain-lain sudah,” ujar anggota BPK Hasan Bisri usai pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Menurut dia, penelusuran dana tersebut membutuhkan waktu cukup lama karena BPK membutuhkan bantuan dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan membutuhkan ijin dari bank yang tersangkut aliran dana tersebut.

Hasan tidak bersedia menyebut berapa jumlah rekening yang sudah ditelusuri oleh BPK termasuk mengungkap deposan besar dalam aliran dana tersebut.

“Pokoknya aliran dana itu yang menurut kita perlu ditelusuri, kita telusuri. Banyak, dari Bi saja 50, yang jelas banyak, kalau ratusan tidak sampai,” katanya.

Hasan Bisri yang melanjutkan jabatan sebagai anggota DPR untuk periode 2009-2014 itu mengatakan audit pengucuran dana Bank Century pasti menjadi pekerjaan rumah utama pimpinan BPK yang baru, terutama karena DPR meminta audit tersebut secara khusus.

“Kita nanti akan bicarakan secara pleno. Yang jelas tim jalan terus, tim kan tidak bisa berubah-ubah. Yang berubah pimpinannya saja. Jadi apa yang sudah digariskan Pak Anwar akan kita lanjutkan,” tuturnya.

Sementara itu, mantan Ketua BPK Anwar Nasution yang mulai tidak bertugas sejak 19 Oktober 2009 mengakui sulitnya audit penelusuran dana dari kasus Bank Century.

“Aliran dana itu sangat sulit. Lihat itu Bank Bali dulu itu perlu waktu berapa bulan, ongkosnya itu 2,5 juta dolar AS untuk melakukan audit ini. Kita belum ke sana, makanya kita minta PPATK, tergantung pada kesiapan PPATK untuk melihat aliran dana itu,” tuturnya.

Anwar mengatakan saat ini audit pengucuran dana kepada Bank Century sudah selesai sebanyak 70 persen.

Untuk menyelesaikan 30 persen sisanya, ia memperkirakan, dibutuhkan waktu sekitar satu bulan.(*) @sumber: antaranews

Read Full Post »

Kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kenaikan tarif BBM yang rencananya akan diberlakukan pada akhir Mei ini telah mendatangkan banyak perdebatan pro dan kontra.

Keputusan kenaikan harga BBM ini diambil atas dasar melonjaknya harga minyak di pasaran dunia yang sempat menyentuh 126 dollar AS per barrel pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksikan, subsidi yang dikeluarkan pemerintah akan menyita dana APBN sebesar Rp 300 triliun bila harga BBM tersebut tidak dinaikkan.

Konflik agensi
Di dalam disiplin ilmu keuangan, kita mengenal istilah agency cost, yaitu kerugian yang terjadi sebagai dampak konflik agensi yang terjadi antara pemilik dan pengelola sebuah entitas atau organisasi. Pro dan kontra sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM ini tidak lain adalah suatu bentuk lain pertikaian yang tidak ada habisnya antara pemilik (principal) dan pengelola (agent), yang dapat mendatangkan kerugian (agency cost) bagi organisasi tersebut, yang dalam hal ini adalah negara kita tercinta.

Pemilik negara—dalam hal ini adalah rakyat—akan selalu bertentangan dengan pemerintah, yang berperan sebagai manajemen dari negara tersebut. Pemerintah, yang selalu ingin mengurangi pos pengeluaran devisa karena ingin mengejar target pencapaian laba dalam neraca pembayaran, biasanya selalu ditentang oleh rakyat sebagai pemilik negara.

Idealnya, target pencapaian pemerintah tidak perlu bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Sebagaimana pada tingkat perusahaan, pencapaian target laba layaknya dapat berdampak juga pada peningkatan nilai pasar perusahaan walaupun tidak mutlak selalu terjadi. Pengurangan pengeluaran negara idealnya ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Pemerintah tentu punya dasar pertimbangan untuk kondisi ideal tersebut.

Permasalahannya, kita tidak bisa selalu mengharapkan kondisi yang ideal pada suatu organisasi yang begitu besar dan kompleks seperti negara kita, yang kondisinya lebih cenderung untuk menjadi tidak stabil. Dengan tingkat korupsi yang tinggi dan iklim kebijakan yang power-centered, ekspektasi pemerataan ekonomi hanya akan tinggal menjadi impian. Sementara pemotongan subsidi BBM sudah jelas akan ikut menaikkan harga barang kebutuhan pokok, yang pada akhirnya akan lebih menyulitkan kehidupan rakyat kecil, bukan hanya menaikkan biaya transportasi semata.

Prioritas
Sekarang, bila konflik agensi ini memang tidak dapat dihindari, kepentingan siapakah yang harus lebih diprioritaskan? Dalam kondisi apa pun, kepentingan pemilik haruslah lebih utama dibandingkan dengan kepentingan pengelola. Rakyat, sebagai pemilik negara ini, harus lebih diprioritaskan kepentingannya di atas kepentingan pemerintah, yang hanya berfungsi sebagai pengelola.

Dalam hal ini, para wakil rakyat yang duduk di DPR harus dengan cermat menelaah sejauh mana kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang akan dikorbankan bila tarif BBM dinaikkan, dibandingkan dengan nilai defisit neraca pembayaran yang dapat dihindari dalam kurun waktu satu tahun. Mereka juga harus mengeksplorasi kemungkinan menutupi anggaran subsidi dari alternatif sumber dana lainnya.

Amerika Serikat, misalnya, tidak akan pernah besar dan kuat kembali seperti sekarang ini bila pada masa Great Depression yang panjang pada 1930-an ekonom John Maynard Keynes tak merekomendasikan kebijakan Neraca Pembayaran Defisit demi mendongkrak laju perekonomian.

Pada intinya, kebijakan apa pun yang akan diambil oleh pemerintah sehubungan dengan kepentingan rakyat harus dibahas dengan pertimbangan yang matang disertai dengan rangkaian penelitian yang komprehensif bersama para wakil rakyat.

Dalam hal tabrakan kepentingan yang tidak bisa dihindari, pemerintah harus lebih mendahulukan kepentingan rakyat sebagai pemilik negara dan harus berani mengorbankan target pencapaian surplus di neraca pembayarannya bila memang harus terjadi. Penilaian pada keberhasilan pemerintah juga sebaiknya tidak hanya beracuan pada realisasi anggaran dan kinerja neraca pembayaran semata, tetapi lebih pada dampak laju perekonomian dalam jangka panjang.

Dwi H Widayatmoko Dosen Program MBA di Swiss German University dan Pengurus PMN KAHMI
( sumber Kompas 23 Mei 2008 )

Read Full Post »