Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Politik’ Category

Irfan Bachdim

Irfan Bachdim

Timnas Merah Putih sepertinya terus direcoki oleh hal-hal non-teknis. Kini striker timnas, Irfan Bachdim, yang harus terseret dan terjebak dalam pertarungan kepentingan.

Semuanya berawal ketika Persema Malang — klub tempat Irfan mulai merintis karier profesionalnya di Indonesia – memutuskan untuk keluar dari kompetisi Liga Super Indonesia (LSI). Klub berjuluk Laskar Ken Arok itu ingin menjadi klub profesional dan mandiri yang tidak bergantung pada dana APBD seperti kebanyakan klub-klub LSI. Penggunaan dana APBD dinilai membuat klub jadi tidak profesional karena banyak campur tangan, intrik dan kepentingan.

Klub saudara tua Arema Malang itu hengkang dari LSI juga karena sering dirugikan selama berpartisipasi di kompetisi miliki PSSI tersebut. Alhasil, Persema memilih pindah ke Liga Primer Indonesia (LPI) yang menjadi kompetisi tandingan LSI.

PSSI menilai LPI sebagai kompetisi ilegal karena keberadaannya tidak berada di bawah PSSI. Dan sebagai konsekuensi atas keilegalan tersebut, PSSI mengancam akan memberikan sanksi degradasi kepada klub yang bersikeras ikut LPI.

Sialnya, tidak hanya klub saja yang bakal terkena sanksi PSSI.  Ancaman hukuman juga akan menerpa semua yang terlibat dalam klub peserta LPI tersebut.

‘’Sanksi juga akan diberikan kepada semua yang ikut terlibat mulai dari tim manajemen, jajaran pelatih maupun pemain yang saat ini memperkuat klub tersebut,’’ kata CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, seperti dikutip Antara.

Irfan Bachdim pun akhirnya ikut terseret dan terjebak dalam pertarungan dua kepentingan tersebut. Dia terancam dicoret dari timnas apabila memilih tetap bergabung dengan Persema Malang dan bermain di kompetisi tandingan PSSI.

Irfan Bachdim memang harus memilih. Apakah dia akan memilih LPI demi menghormati kontraknya bersama Persema Malang. Ataukah dia harus tunduk pada ancaman PSSI demi menyelamatkan mimpinya bermain bersama timnas.

Apapun pilihan Irfan, yang pasti adalah ucapan pelatih Alfred Riedl kembali terbukti kebenarannya. Bahwa banyak kepentingan non-teknis yang merecoki.

Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, tidak ragu untuk mencoret Irfan dari timnas jika ngotot tetap bersama Persema Malang untuk bermain di Liga Primer Indonesia — liga ‘sempalan’ yang dinilai ilegal oleh PSSI. Kini bukan lagi alasan teknis dan kemampuannya bermain bola yang akan dijadikan rujukan untuk mencoret dirinya. Tapi, Irfan akan dicoret atau tidak dicoret dari timnas karena dirinya terjebak dalam pertarungan kepentingan. @Republika

Iklan

Read Full Post »

Tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap Malaysia akhirnya dibebaskan. Indonesia memastikan, Malaysia telah melanggar garis batas perbatasan kedua negara.

“Telah terjadi pelanggaran perbatasan. Kita meminta hal ini tidak terulang lagi,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebelum mengikuti upacara HUT RI ke-65 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 17 Agustus 2010.

Marty menegaskan, tugas pertama sudah selesai. Yakni membebaskan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas kedua adalah menjaga kedaulatan.

“Tugas kedua memastikan yang menjadi kedaulatan kita tidak sejengkal pun kita kompromikan,” tegas mantan juru bicara Departemen Luar Negeri ini.

Atas pelanggaran batas wilayah perbatasan itu, Indonesia sudah melayangkan protes kepada Malaysia. Indonesia meminta agar Malaysia tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Telah terjadi pelanggaran perbatasan. Kita sudah sampaikan protes,” tegas Marty.

Insiden saling tangkap itu terjadi pada Jumat 13 Agustus lalu di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap karena diduga memasuki perairan Malaysia di Kota Tinggi.

Tiga warga negara Indonesia itu dibawa ke Malaysia karena membekuk tujuh nelayan Malaysia. Padahal, tujuh nelayan Malaysia yang ditangkap Indonesia itu telah melanggar garis batas perbatasan.

Police Marine Malaysia mengeluarkan tembakan peringatan ke arah staf Indonesia. Pagi tadi, akhirnya tiga warga Indonesia itu dibebaskan. Begitu juga tujuh nelayan Malaysia yang sudah dideportasi. (umi) @Yahoo News.

Read Full Post »

Pemerintah akan membagi rata beban kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bagi industri begitu penghitungan kembali komponen tarif diselesaikan setelah rapat antarpara menteri di bawah koordinasi Menko Perekonomian, Rabu (14/7/2010). “Kita ingin bagi beban yang obyektif sama-sama,” tutur Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di sela rapat.

Berdasarkan penghitungan ulang sementara, Darwin menemukan perbedaan beban kenaikan TDL bagi industri. Menurutnya, ada industri yang mengalami kenaikan tarif tagihan hingga 30-50 persen. Di sisi lain, ada yang turun hingga 10 persen. Padahal, kenaikan rata-rata tarif yang digembar-gemborkan pemerintah hanya sekitar 10 persen dengan kenaikan maksimal untuk industri sekitar 15 persen. Namun, Darwin masih enggan memprediksikan kemungkinan perubahan tarif dasar bagi industri lainnya demi pembagian merata.

“Itu yang kita tunggu tanggal mainnya karena kebutuhan dan masukan pengusaha itu kami yakin memiliki semangat positif yang kita lagi telaah karena pengusaha pun setuju pemerintah menaikkan TDL,” katanya.

Pemerintah melakukan peninjauan dan penghitungan ulang, khususnya kepada pelanggan-pelanggan yang mengalami kenaikan 30-50 persen dalam realisasinya menyusul protes kalangan industri pekan lalu. Darwin mengakui adanya mispersepsi yang harus diluruskan melalui penghitungan ulang ini yang ruang geraknya ada dalam keputusan Menteri ESDM dan PLN.

“Pemerintah akan melihat secara obyektif di bagian mana kok bisa ada miskalkulasi semacam ini. Ruang geraknya itu ada di area di wilayah keputusan Menteri ESDM dan PLN,” tandasnya.

Darwin juga masih enggan menyebutkan industri mana saja yang mengalami kenaikan signifikan dan turut dijadikan obyek dalam penghitungan. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati karena tidak ingin salah bicara. @Kompas.com

Read Full Post »

endang sedyaningsih-menkesPresiden Susilo Bambang Yudhoyono, rabu malam (21/10) telah mengumumkan para pembantunya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II. Tak ada yang istimewa dari nama-nama menteri yang ditunjuknya. Sebab setelah SBY melakukan audisi terhadap para calon menterinya, media massa telah bisa menebak susunan anggota kabinet baru.

Namun, sesaat setelah SBY mengumumkan nama  Menteri Kesehatan yang baru adalah Endang Rahayu Sedyaningsih, baru publik tersentak. Pasalnya, dokter wanita yang terakhir menjabat sebagai  Direktur di Center for Biomedical and Pharmaceutical Research & Programme Development National Institute of Health Research & Development-MOH (Puslitbang Biomedis dan Farmasi) sejak Februari 2007 ini tersandung masalah serius.

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari menyebut Endang merupakan orang yang paling dekat dengan NAMRU 2 (The US Naval Medical Research Unit Two). Dia memiliki akses untuk keluar masuk dengan bebas di Namru. NAMRU-2 adalah sebuah laboratorium penelitian biomedis yang meneliti penyakit menular untuk kepentingan dan keamanan anggota angkatan laut dan marinir Amerika Serikat (AS). Laboratorium ini juga dicurigai melakukan operasi intelijen yang secara sengaja menciptakan berbagai jenis virus, bakteri, dan berbagai penyakit untuk disebarkan secara massal di Indonesia.

Atas penunjukan Endang Sedyaningsih sebagai Menkes menggantikan Siti Fadilah Supari ini, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris  mengatakan bahwa kabinet SBY  merupakan Kabinet Neoliberal. “Ini kabinet neoliberal yang cenderung tunduk pada kepentingan Amerika. Ibu Siti ditendang. Padahal dia berhasil karena bisa melawan negara besar seperti Amerika dan WHO,” katanya, Kamis (22/10). “Mungkin karena SBY terlalu tunduk pada Amerika dan WHO,” lanjutnya.

Anggota Presidium MER-C, dr. Joserizal Jurnalis, Sp.OT bahkan mengatakan bahwa terpilihnya Endang merupakan hasil lobi dari intelijen asing. Menurutnya Endang merupakan perwakilan Departemen Kesehatan yang ada di Namru 2. Bagi Jose, hal ini merupakan kemenangan NAMRU.

“Saya memang nggak kenal dekat dengan dia (Endang). Tapi saya tahu dia membawa virus kita ke luar negeri, seperti Vietnam. Berarti, mereka (Namru) sudah tahu cetak DNA dan membuat vaksin. Ini terkait bisnis. Kalau cetak DNA, mereka bisa utak-atik virus lagi. Perbuatan Bu Endang itu tidak bisa diterima,” beber Joserizal, Kamis (22/10).

“Presiden harus menyadari. Ini bukan persoalan ekonomi saja. Negara kita diisolasi. Mau secanggih apapun sistem perekenomian kita, jika rakyat kita dikepung virus, tentu ini hal yang membahayakan keamanan negara,” tegasnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin bahkan mengaku prihatin dan kecewa. ”Saya merasa prihatin dengan terpilihnya Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes, maka akan mempermalukan dua orang sekaligus,” kata Din di Jakarta (22/10).

“Yang dipermalukan adalah menteri lama yang membantu pemerintah kemarin dan cukup sukses (Siti Fadilah Supari), kemudian yang diangkat sebagai menteri adalah orang yang sempat dimutasi menteri lama,” ujar Din.

Din juga mengaku kecewa ketika mengetahui orang yang diangkat SBY sebagai Menkes, yakni Endang, ternyata dekat dengan lembaga penelitian Amerika Serikat dan lembaga-lembaga penelitian asing lainnya.

“Yang diangkat sebagai menteri justru yang mengemuka dan dikenal dekat negara asing, peneliti asing, yang merugikan rakyat Indonesia,” sesal Din. @suara-islam.com

Read Full Post »

todungJAKARTA, KOMPAS.com –  Praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis menyatakan dirinya bersikap skeptis menanggapi susunan kabinet yang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama terkait tim hukum dan perekonomian, yang dinilainya masih mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan dan politik balas budi.

Penilaian tersebut disampaikan Todung, Selasa (20/10), usai berbicara dalam diskusi bertema DPR Baru, Tanpa Oposisi Kuat: Bagaimana Nasib RUU Anti Demokratis? yang digelar Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET). Turut hadir berbicara, mantan anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Andreas Pareira, Agus Sudibyo (Yayasan SET), dan jurnalis senior Media Indonesia Saur Hutabarat.

Namun begitu Todung meminta masyarakat memberi waktu kabinet pemerintahan baru bekerja terlebih dahulu. Padahal yang justru sekarang diperlukan adalah kesaling terkaitan antara tim hukum dan ekonomi di dalam pemerintahan mendatang.

“Saya melihat kondisinya masih timpang. Antara keduanya masih belum bisa saling menunjang satu sama lain, ujar Todung.

Todung mencontohkan, saat ini sudah muncul sejumlah kekhawatiran dan kebingungan dari banyak kalangan pengusaha asing terutama terkait penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Menurut Todung, UU itu mewajibkan setiap kontrak kerjasama, bahkan dengan perusahaan asing, menggunakan Bahasa Indonesia. Kondisi itu menurutnya menunjukkan ada yang salah dalam proses legislasi penyusunan aturan perundang-undangan selama ini. Akibatnya, aturan hukum yang ada tidak sinkron apalagi bisa diharapkan mendukung upaya peningkatan ekonomi nasional dalam bentuk menarik para investor asing untuk masuk ke Indonesia. Padahal bisa dipastikan 95 persen kontrak dan transaksi bisnis, baik lewat surat elektronik atau bentuk lain, disusun dalam bahasa Inggris. “Apa kalau tetap dibuat dalam bentuk bahasa Inggris lantas mau digugat?”  tanya Todung.

Menurut Todung, ketidaksinkronan aturan macam itu sangat menyulitkan. Tambah lagi jika ternyata ke depan tim hukum dan ekonomi dalam kabinet sama sekali tidak punya perspektif apalagi mampu bersinergi satu sama lain. Kondisi macam itu bisa sangat membahayakan iklim usaha yang menunjang sehingga justru akan mempersulit arus penanaman modal asing ke Indonesia.

Selain memperhatikan sinkronisasi kebijakan hukum dan perekonomian, Todung juga mengingatkan pemerintah jangan sampai melupakan keberadaan para kelompok marjinal, perempuan, dan anak-anak. Dengan begitu jangan sampai terjadi, penguasa hanya mementingkan masalah bagi-bagi kekuasaan dan kursi, yang berdampak buruk melupakan masukan dari masyarakat. @kompas.com

Read Full Post »

Sejumlah kalangan mengkritik nama-nama yang diplot sebagai kandidat anggota kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014. Ketua Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai komposisi kabinet yang lebih banyak diisi para elite politik akan menyebabkan iklim usaha tidak kondusif.

Todung juga melihat terjadi ketimpangan antara tim ekonomi dan tim hukum. “Tidak ada sinergi, tim ekonomi jalan sendiri dan tim hukum jalan sendiri,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut Todung, dengan kuatnya dukungan koalisi partai politik, Yudhoyono sebenarnya bisa membangun tim yang tangguh. “Tapi justru yang terjadi kompromi politik, bukan mengamankan pertumbuhan ekonomi.”

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, menegaskan bahwa Yudhoyono tidak konsisten soal ucapannya dalam penyusunan kabinet. “Yudhoyono pernah bilang, ketua umum partai tidak akan masuk jadi menteri,” kata dia. “Ini kok banyak ketua partai yang masuk kabinet.”

Dia merujuk pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, yang hampir dipastikan masuk kabinet.

Adapun Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi Suryadi melihat formasi kabinet Yudhoyono lebih didasari pertimbangan pembagian “jatah” bagi partai-partai politik pendukung koalisi. Dia khawatir, kondisi itu bisa dimanfaatkan menjadi sapi perah bagi partai politik. “Akibatnya, persoalan substansi tidak akan pernah selesai.”

Wakil Direktur LP3ES Sudar D. Atmanto menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat hanya membangun comfort zone untuk bekerja. Hal itu ditunjukkan pada komposisi kabinet, yang diisi orang-orang lama. “Ini bisa jadi peluang atau kecelakaan,” katanya.

Pilihan Yudhoyono atas beberapa figur yang diproyeksikan mengisi kementerian ekonomi juga menuai kritik. Pengamat telekomunikasi dari Universitas Indonesia, Gunawan Wibisono, misalnya, menilai sejumlah nama yang sudah dipanggil Presiden dan merupakan wakil partai politik tidak memiliki kompetensi. Dia menunjuk Tifatul Sembiring, yang disebut-sebut diplot sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. “Apakah dia mampu memimpin sektor telekomunikasi yang berorientasi bisnis?” katanya.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai Freddy Numberi akan sangat berat memulai tugas sebagai Menteri Perhubungan. Kemampuan teknis politikus Partai Demokrat itu di bidang transportasi dinilai sangat kurang.

Analis ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan masuknya Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkesan seperti dipaksakan. “Hatta bisa dianggap kurang kredibel oleh pasar, karena latar belakangnya (pendidikan dan dari partai),” katanya. @Tempointeraktif.

Read Full Post »

wiranto-JAKARTA, KOMPAS.com Kandidat Cawapres Wiranto mengkritik tegas pernyataan Tim kampanye nasional SBY-Boediono, Andi Mallarangeng yang menyatakan ‘Belum waktunya bagi orang Bugis jadi Presiden’. Dalam orasinya saat mendampingi cawapres Boediono kampanye di Makassar, Andi menegaskan bahwa saat ini belum waktunya bagi orang Bugis menjadi pemimpin nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta kampanye dialogis. “Sangat picik kalau mengatakan belum saatnya,” kata Wiranto, seusai debat capres di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (2/7).

Wiranto menilai pernyataan Andi tersebut merupakan masalah besar yang menyangkut SARA. Untuk memimpin negara tidak dipandang dari mana asal suku, namun dilihat dari segi kualitasnya.

Tidak peduli dari mana asal sukunya, apakah Jawa, Papua, atau Bugis selama masih warga negara Indonesia mempunyai peluang yang sama menjadi presiden.

“Asalnya darimana saja silahkan, asal diijinkan oleh UU. Asal dia orang Indonesia, tidak ada problem,” tegasnya. Lebih jauh ia menyerahkan masalah ini kepada masyarakat untuk menilainya.

“Yang menilai itu rakyat, negeri ini negeri demokrasi, yang penting kualitasnya,” tuturnya.

Read Full Post »

Older Posts »