Sejumlah kalangan mengkritik nama-nama yang diplot sebagai kandidat anggota kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono periode 2009-2014. Ketua Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis menilai komposisi kabinet yang lebih banyak diisi para elite politik akan menyebabkan iklim usaha tidak kondusif.
Todung juga melihat terjadi ketimpangan antara tim ekonomi dan tim hukum. “Tidak ada sinergi, tim ekonomi jalan sendiri dan tim hukum jalan sendiri,” kata dia di Jakarta kemarin. Menurut Todung, dengan kuatnya dukungan koalisi partai politik, Yudhoyono sebenarnya bisa membangun tim yang tangguh. “Tapi justru yang terjadi kompromi politik, bukan mengamankan pertumbuhan ekonomi.”
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, menegaskan bahwa Yudhoyono tidak konsisten soal ucapannya dalam penyusunan kabinet. “Yudhoyono pernah bilang, ketua umum partai tidak akan masuk jadi menteri,” kata dia. “Ini kok banyak ketua partai yang masuk kabinet.”
Dia merujuk pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, yang hampir dipastikan masuk kabinet.
Adapun Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi Suryadi melihat formasi kabinet Yudhoyono lebih didasari pertimbangan pembagian “jatah” bagi partai-partai politik pendukung koalisi. Dia khawatir, kondisi itu bisa dimanfaatkan menjadi sapi perah bagi partai politik. “Akibatnya, persoalan substansi tidak akan pernah selesai.”
Wakil Direktur LP3ES Sudar D. Atmanto menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlihat hanya membangun comfort zone untuk bekerja. Hal itu ditunjukkan pada komposisi kabinet, yang diisi orang-orang lama. “Ini bisa jadi peluang atau kecelakaan,” katanya.
Pilihan Yudhoyono atas beberapa figur yang diproyeksikan mengisi kementerian ekonomi juga menuai kritik. Pengamat telekomunikasi dari Universitas Indonesia, Gunawan Wibisono, misalnya, menilai sejumlah nama yang sudah dipanggil Presiden dan merupakan wakil partai politik tidak memiliki kompetensi. Dia menunjuk Tifatul Sembiring, yang disebut-sebut diplot sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. “Apakah dia mampu memimpin sektor telekomunikasi yang berorientasi bisnis?” katanya.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai Freddy Numberi akan sangat berat memulai tugas sebagai Menteri Perhubungan. Kemampuan teknis politikus Partai Demokrat itu di bidang transportasi dinilai sangat kurang.
Analis ekonomi Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan masuknya Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkesan seperti dipaksakan. “Hatta bisa dianggap kurang kredibel oleh pasar, karena latar belakangnya (pendidikan dan dari partai),” katanya. @Tempointeraktif.
Really great info can be found on site. ckeeabedaebc