Terbongkar, CIA Ternyata Persenjatai Pemberontak Suriah.

Jakarta – Peranan Amerika Serikat dalam pemberontakan yang dilakukan di Suriah, ternyata tidak hanya pada dukungan politis semata. Dukungan (CIA) lembaga intelijen AS kepada kaum pemberontak, terbongkar.

Terungkapnya peranan CIA tersebut diungkapkan New York Times dalam laporannya, Senin (25/3) waktu setempat. CIA berada di tengah-tengah Arab dan Turki yang sama-sama mendukung tergulingntya rezim Bashar al-Assad.

Dalam laporan itu, disebutkan CIA berperan dalam mengakomodir lalu lintas persenjataan untuk oposisi. Sejumlah pejabat pihak oposisi juga mengkonfirmasi adanya bantuan CIA.

Proses pengangkutan senjata yang awalnya dalam skala kecil pada awal 2012, meningkat tajam belakangan ini. Sebanyak 160 penerbangan kargo militer dari Jordania, Arab Saudi dan Qatar diduga ‘diamankan’ oleh CIA.

CIA juga diduga membantu pengadaan senjata secara besar-besaran dari Kroasia. Lembaga intelijen ini lantas menentukan oposisi mana saja yang berhak menerima bantuan senjata.

Kelompok oposisi Suriah gencar melakukan serangan kepada rezim Bashar sejak dua tahun silam. Awalnya, aksi protes warga yang semula damai berubah menjadi peran yang memanas.
Sumber: DetikNews

Read Full Post »

Endang Menkes, Namru Menang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rabu malam (21/10) telah mengumumkan para pembantunya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II. Tak ada yang istimewa dari nama-nama menteri yang ditunjuknya. Sebab setelah SBY melakukan audisi terhadap para calon menterinya, media massa telah bisa menebak susunan anggota kabinet baru.

Namun, sesaat setelah SBY mengumumkan nama  Menteri Kesehatan yang baru adalah Endang Rahayu Sedyaningsih, baru publik tersentak. Pasalnya, dokter wanita yang terakhir menjabat sebagai  Direktur di Center for Biomedical and Pharmaceutical Research & Programme Development National Institute of Health Research & Development-MOH (Puslitbang Biomedis dan Farmasi) sejak Februari 2007 ini tersandung masalah serius.

Mantan Menkes Siti Fadilah Supari menyebut Endang merupakan orang yang paling dekat dengan NAMRU 2 (The US Naval Medical Research Unit Two). Dia memiliki akses untuk keluar masuk dengan bebas di Namru. NAMRU-2 adalah sebuah laboratorium penelitian biomedis yang meneliti penyakit menular untuk kepentingan dan keamanan anggota angkatan laut dan marinir Amerika Serikat (AS). Laboratorium ini juga dicurigai melakukan operasi intelijen yang secara sengaja menciptakan berbagai jenis virus, bakteri, dan berbagai penyakit untuk disebarkan secara massal di Indonesia.

Atas penunjukan Endang Sedyaningsih sebagai Menkes menggantikan Siti Fadilah Supari ini, pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris  mengatakan bahwa kabinet SBY  merupakan Kabinet Neoliberal. “Ini kabinet neoliberal yang cenderung tunduk pada kepentingan Amerika. Ibu Siti ditendang. Padahal dia berhasil karena bisa melawan negara besar seperti Amerika dan WHO,” katanya, Kamis (22/10). “Mungkin karena SBY terlalu tunduk pada Amerika dan WHO,” lanjutnya.

Anggota Presidium MER-C, dr. Joserizal Jurnalis, Sp.OT bahkan mengatakan bahwa terpilihnya Endang merupakan hasil lobi dari intelijen asing. Menurutnya Endang merupakan perwakilan Departemen Kesehatan yang ada di Namru 2. Bagi Jose, hal ini merupakan kemenangan NAMRU.

“Saya memang nggak kenal dekat dengan dia (Endang). Tapi saya tahu dia membawa virus kita ke luar negeri, seperti Vietnam. Berarti, mereka (Namru) sudah tahu cetak DNA dan membuat vaksin. Ini terkait bisnis. Kalau cetak DNA, mereka bisa utak-atik virus lagi. Perbuatan Bu Endang itu tidak bisa diterima,” beber Joserizal, Kamis (22/10).

“Presiden harus menyadari. Ini bukan persoalan ekonomi saja. Negara kita diisolasi. Mau secanggih apapun sistem perekenomian kita, jika rakyat kita dikepung virus, tentu ini hal yang membahayakan keamanan negara,” tegasnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin bahkan mengaku prihatin dan kecewa. ”Saya merasa prihatin dengan terpilihnya Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai Menkes, maka akan mempermalukan dua orang sekaligus,” kata Din di Jakarta (22/10).

“Yang dipermalukan adalah menteri lama yang membantu pemerintah kemarin dan cukup sukses (Siti Fadilah Supari), kemudian yang diangkat sebagai menteri adalah orang yang sempat dimutasi menteri lama,” ujar Din.

Din juga mengaku kecewa ketika mengetahui orang yang diangkat SBY sebagai Menkes, yakni Endang, ternyata dekat dengan lembaga penelitian Amerika Serikat dan lembaga-lembaga penelitian asing lainnya.

“Yang diangkat sebagai menteri justru yang mengemuka dan dikenal dekat negara asing, peneliti asing, yang merugikan rakyat Indonesia,” sesal Din. @suara-islam.com

Read Full Post »

Obama Menangkan Pemilu AS

Senator Barack Obama memenangkan Pemilu 2008 sekaligus akan menjadi Presiden AS yang ke-44 setelah sejumlah perhitungan menunjukkan ia telah memenangi jumlah minimal “electoral vote” 270, demikian CNN, Rabu.

Obama diproyeksikan menang di negara bagian tersisa yang baru masuk perhitungan seperti California, Washington, Oregon dan Hawaii. Selain itu, ia juga memenangkan Virginia, negara bagian yang tak pernah dimenangkan Demokrat sejak 1964.

Setelah mengetahui Obama selalu berada di depan Senator John McCain, sejumlah tokoh Republik mulai pesimistis McCain dan Republik bisa memenangkan Pemilu.

Kepada CNN, dua orang tokoh Republik bahkan menjawab McCain tidak akan memenangkan Pemilu ini.

Tanda-tanda kekalahan McCain sudah terlihat ketika untuk pertamakalinya dalam sejarah Republik ambruk di Ohio setelah Obama menaklukan negara bagian yang hampir selalu memenangkan kandidat Republik ini.

Tak ada kandidat Republik yang tak memenangkan Ohio untuk meraih tiket ke Gedung Putih, demikian CNN.

Read Full Post »

Kasus Al Manar Bukti Kemunafikan AS

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Abdillah Toha, menegaskan, kasus televisi Al Manar menjadi bukti kemunafikan Pemerintah Amerika Serikat yang mempraktikkan demokrasi di dalam negeri, tetapi otoriter dalam kebijakan luar negerinya.

Hal itu dikemukakan Abdillah Toha kepada ANTARA di Jakarta, Rabu malam, ketika mengomentari permintaan Amerika Serikat (AS) yang meminta PT Indosat Tbk agar memutus kontrak sewa transponder televisi Al Manar.

Permintaan AS itu berkaitan dengan dugaan pihak intelijen tentang keterlibatan stasiun televisi Al Manar milik Hizbullah di Lebanon yang mendukung jaringan teroris.

Selama ini Al Manar menggunakan jasa Satelit Palapa C2 milik Indosat, yang berkedudukan di Indonesia. “Kalau Indosat mengikuti kemauan AS itu ada dua konsekuensi yang terjadi,” kata Abdillah Toha.

Pertama, menurutnya, Al Manar akan menggugat di Pengadilan karena memutuskan kontrak tanpa alasan.

Kedua, Indosat akan menghadapi protes dan gugatan masyarakat Indonesia sendiri, terutama dari kalangan muslim, karena mengikuti tekanan AS.

“Hal ini sekali lagi membuktikan kemunafikan Pemerintah AS yang mempraktikkan demokrasi di dalam negeri, tetapi sangat otoriter dalam kebijakan luar negerinya,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, ini merupakan sebuah bukti lagi, politik luar negeri AS dikendalikan oleh lobi Israel di sana. “Al Manar ini adalah media perjuangan melawan penindasan Israel, dan Hizbullah yang dikategorikan sebagai teroris oleh Pemerintah AS adalah para pejuang kemerdekaan, sama dengan para pejuang kita dahulu yang dikategorikan ekstremis oleh penjajah Belanda,” tegas Abdillah Toha.

AS Jangan Paranoid
Sebelumnya, secara terpisah Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Yusron Ihza Mahendra, mengingatkan Amerika Serikat agar tak perlu lagi paranoid dan curiga terhadap Indonesia serta dunia Islam. “Saya juga mohon AS tidak bias menilai bahwa Islam sama dengan teroris,” tandasnya.

Selanjutnya, ia meminta AS agar tidak menjadi penghambat kebebasan informasi sebagai salah satu bagian strategis dalam kehidupan berdemokrasi yang baik.

“Kita diharapkan berdemokrasi dan itu kita jalankan, termasuk juga dalam hal keterbukaan informasi. Karenanya, saya juga inginkan masyarakat kita mendapat informasi bukan secara sepihak dan bukan dari sumber terbatas,” tandas Yusron Ihza Mahendra lagi.

Dalam pandangannya, masyarakat harus diberi kebebasan memperoleh informasi secara transparan. “Saya juga yakin masyarakat kita cukup dewasa menilai informasi. Karenanya berikan saja kebebasan kepada mereka untuk memperoleh informasi dan biarkan transparan,” katanya lagi.(*)
©2008 ANTARA

Read Full Post »

Provokasi, Sekali Lagi Provokasi! [bag. 2]

Presiden menanggapi peristiwa Monas seakan kudeta. Kedubes AS pun melibatkan diri. Padahal itu tawuran biasa yang selalu terjadi di Indonesia. Ada apa? SKB sudah terbit. Tapi peristiwa ini adalah “pelajaran!”
Oleh: Amran Nasution *

Prolog:
Beberapa saat usai kejadian bentrokan Monas, John Heffern, Kuasa Usaha Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta ikut-ikutan sibuk mengunjungi korban dari AKKBB di Rumah Sakit Gatot Subroto. Keesokan hari, Kedubes mengirimkan pernyataan resmi ke media massa mengutuk aksi kekerasan Monas. Belum cukup. Pernyataan itu mengajari Pemerintah Indonesia agar menjunjung kebebasan beragama bagi warganya sesuai UUD. Itu jelas intervensi urusan dalam negeri Indonesia.

Bagaimana Amerika masih punya keberanian moral mengutuk kekerasan Monas, sementara negaranya adalah imperium kekerasan yang sudah membunuh 1 juta manusia di Iraq. Saat tulisan ini diturunkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut-ikutan menyorot kasus Ahmadiyah. Lantas, apa maksud dari dukungan moral itu?

Amerika Memang Jagonya

Campur tangan mereka yang begitu jauh tentu karena alasan lain. Itu harus dirujuk kepada war on terror (perang melawan teror) yang diproklamirkan Presiden George Bush setelah penyerangan Menara Kembar WTC oleh kelompok teroris 11 September 2001.

Katanya itulah perang untuk menguber para teroris sampai ke mana pun. Nyatanya sampai sekarang Usamah Bin Ladin dan Ayman Al-Zawahiri masih tak bisa tertangkap. Sementara Afghanistan dan Iraq sudah remuk-redam. Negeri kaya minyak Iraq, oleh perbuatan Amerika, kini menjadi negara gagal (failed-state)

Dalam proklamasinya Bush mengatakan bahwa perang itu adalah crusade atau Perang Salib, yaitu perang tentara Kristen melawan Islam 1000 tahun lalu untuk memperebutkan Jerusalem. Itulah nyatanya yang dilakukan Presiden Bush.

Di Iraq, kelompok Suni diadunya dengan Syiah. Begitu pula di Libanon. Arab Saudi ditakut-takuti dengan bahaya nuklir Iran. Orang Islam dibaginya dua: good Muslim dan bad Muslim. Good Muslim, katanya, orang Islam yang modern, menerima nilai demokrasi, terbuka dan moderat. Sedang bad Muslim kolot, anti-demokrasi, fanatik, tak toleran, ingin mendirikan negara Islam.

Pada kenyataannya good Muslim adalah orang Islam yang mau mendukungnya. Mereka menjadi bad Muslim kalau bersikap independen dari pengaruhnya (Lihat Mahmood Mamdani dalam Good Muslim, Bad Muslim – America, the Cold War, and the Roots of Terror. Three Leaves Press, Doubleday, New York, 2005). Dalam konteks inilah campur tangan Kedubes Amerika dalam mendukung AKKBB, bisa dilihat.

Ketua Umum FPI Habib Riziek Shihab atau pimpinan Laskar Islam Munarman jelas masuk kategori bad Muslim. Habib Rizieq selalu memimpin demonstrasi anti-Amerika. Munarman, bekas tokoh YLBHI itu, adalah orang paling gigih berkampanye mengusir proyek NAMRU-2 dari Indonesia.

Kontrak NAMRU-2 sudah lama berakhir di Indonesia. Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menentangnya, tapi proyek Angkatan Laut Amerika itu tetap bertahan karena di Istana banyak pendukungnya. Padahal proyek itu tampaknya tak lain untuk kepentingan perang kuman Amerika yang tak ada untungnya bagi Indonesia.

Sementara di kelompok AKKBB bergabung banyak good Muslim. Beberapa di antara mereka adalah tokoh yang pada 1998 terlibat menerima dana 26 juta dollar dari badan bantuan pemerintah Amerika, US-AID, seperti Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan (The New York Times, 20 Mei 1998).

Dengan sikap Kedubes Amerika dan Presiden SBY seperti itu, maka penangkapan Habib Riziek dan kelompoknya dilakukan polisi amat berlebihan. Inilah untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, 1500 polisi dikerahkan hanya untuk menangkap demonstran tawuran. Pagi itu, kantor FPI di kawasan Petamburan dikepung seakan sarang teroris yang memiliki senjata nuklir.

Semua itu rupanya diperlukan agar suasana terlihat mencekam. Agar FPI terlihat jelek dan menakutkan di mata masyarakat. Apalagi sejak peristiwa Monas organisasi Islam itu sudah dihancurkan oleh pemberitaan gencar media massa. Ia dicitrakan sebagai organisasi preman yang meresahkan agar bisa dibubarkan.

Andi Mallarangeng dan adiknya, Rizal Mallarangeng dari Freedom Institute, tak segan tampil berdua di sebuah stasiun televisi hanya untuk menyerang FPI dengan emosional. Singkat cerita, tujuannya untuk membunuh karakter FPI. Di mata dua kakak-beradik ini tak ada kerjaan FPI yang lain kecuali kekerasan.

Padahal FPI dan para tokohnya termasuk pihak awal turun ke Aceh ketika tsunami menyerang. Mereka yang mengevakuasi mayat berserakan, bukan Adnan Buyung Nasution atau Marsilam Simanjuntak. Mereka turun menolong rakyat kebanjiran di Jakarta, bukan Rizal Mallarangeng atau Asmara Nababan. Pengajian mereka berlangsung rutin. Habib Rizieqsering berkeliling Indonesia untuk berdakwah.

Tapi dalam hal provokasi Amerika jagonya. James Petras, Profesor (emeritus) sosiologi di Binghamtom University, New York, Mei lalu, menulis artikel menarik, Provocations as Pretexts for Imperial War: From Pearl Harbor to 9/11. Di situ ditelanjangi bagaimana pemerintah Amerika memprovokasi rakyatnya dan masyarakat internasional dengan dalih atau bukti palsu agar mereka mendukung perang.

Itu dilakukan Presiden Franklin Roossevelt dalam penyerangan Jepang atas Hawai yang menjadi alasan Amerika terlibat dalam Perang Dunia II, Presiden Truman untuk Perang Korea, Presiden Lyndon Johnson dalam insiden Teluk Tonkin untuk melegitimasi Perang Vietnam, dan Presiden Bush dengan senjata pemusnah massal untuk menyerang Iraq.

Dalam insiden Teluk Tonkin, misalnya, Menteri Pertahanan McNamara melapor ke Kongres bahwa hari itu, 4 Agustus 1964, kapal perang Amerika telah bentrok dengan patroli laut Vietnam Utara di Teluk Tonkin. Insiden terjadi karena lambung kapal USS Maddox dirobek peluru senapan mesin kaliber 14,5 mm yang ditembakkan kapal patroli Vietnam. Rakyat Amerika terprovokasi dan marah. Tiga hari kemudian Kongres memberi mandat kepada Presiden Johnson untuk berperang.

Padahal insiden Teluk Tonkin cuma karangan. Itu terbukti dari berbagai dokumen yang belakangan bisa dibuka. Salah satunya, laporan National Security Agency (NSA) dibuka tahun 2005, menyebutkan kapal patroli Vietnam tak pernah bertemu USS Maddox, apalagi terlibat tembak-tembakan. Foto robeknya lambung USS Maddox sebagai bukti, betul-betul hasil rekayasa.

Begitu juga cara Presiden Bush mengelabui rakyat Amerika dan dunia tentang senjata pemusnah massal di Iraq dan hubungan Saddam Hussein dengan “teroris” Al-Qaiah Semua palsu dan rekayasa.

Seperti ditulis Profesor James Petras, provokasi menimbulkan kerugian tak kepalang. Perang Vietnam menyebabkan 4 juta penduduk Vietnam dan Indochina terbunuh. Jutaan lainnya terluka. Amerika sendiri: 54.000 serdadu tewas, setengah juta lainnya cedera. Tapi yang paling menyakitkan, Amerika kalah perang. Tentaranya harus melarikan diri dari Saigon pada 1975. Sungguh memalukan.

Begitu pula di Iraq. Perang menyebabkan lebih 4000 tentaranya terbunuh, hampir 30.000 cedera, dan sebagian harus dirawat seumur hidup karena gangguan mental. Profesor Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi 2001, memperhitungkan perang Iraq menghabiskan dana 3 trilyun dollar.

Perang itulah yang menyebabkan Amerika dibenci rakyat dunia – termasuk Eropa. Ekonominya morat-marit dan kini dilanda krisis. Bertahun-tahun neraca perdagangannya negatif lalu hidup dari menumpuk utang. Negeri ini menjadi pengutang terbesar di dunia. Utang luar negerinya saja 9 trilyun dollar, terutama kepada China dan negara Timur Tengah. Pengangguran melonjak, bulan ini sudah 4,5%.

Penyerbuan Iraq pula yang menyebabkan harga minyak bumi melonjak – selain faktor naiknya permintaan. Soalnya, karena masalah keamanan sampai sekarang pasokan minyak Iraq belum mencapai tingkat produksi sebelum perang. Proyek Presiden Bush membuat biofuel dari jagung dengan subsidi besar sebagai alternatif minyak bumi mengakibatkan harga pangan melonjak. Dunia terancam resesi.

Belakangan bermunculan banyak artikel dan buku yang meramalkan masa kejayaan Amerika Serikat sudah berakhir, ditulis bukan orang sembarang. Amerika tak akan lagi memimpin dunia. Di antaranya, Day of Reckoning – How Hubris, Ideology, and Greed Are Tearing America Apart (oleh Patrick J. Buchanan), The Post-American World (Fareed Zakaria), The Squandering of America (Robert Kuttner), Bad Money – Reckless Finance, Failed Politics and the Global Crisis of American Capitalism (Kevin Phillips), atau The Second World: Empires and Influence in the New Global Order (Parag Khanna).

Meski demikian rupanya cara-cara provokasi dari negeri calon bangkrut itu masih dicoba di Indonesia. Korbannya adalah FPI dan kawan-kawan. Mereka menjadi Kiranjit Ahluwalia. [Habis/www.hidayatullah.com]* Penulis Direktur Institute For Policy Studies

Read Full Post »

Provokasi, Sekali Lagi Provokasi! [bag. 1]

Presiden menanggapi peristiwa Monas seakan kudeta. Kedubes AS pun melibatkan diri. Padahal itu tawuran biasa yang selalu terjadi di Indonesia. Ada apa? SKB sudah terbit. Tapi peristiwa ini adalah “pelajaran!”

Oleh: Amran Nasution *

Kiranjit Ahluwalia memang membunuh Deepak. Suatu malam di bulan Mei 1989, ketika sang suami tidur lelap ia siram kedua kakinya dengan bensin, ia sulut dengan korek api. Lima hari kemudian, Deepak menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Wanita beranak dua itu pun ditangkap polisi.

Pada mulanya peristiwa di Southall, pinggiran barat London ini, dianggap pembunuhan biasa. Pengadilan memvonis wanita asal Punjab, India, yang berimigrasi ke Inggris itu, dengan hukuman seumur hidup. Tapi guru bahasa Inggrisnya di penjara melaporkan kasusnya kepada seorang pengacara berpengaruh.

Dari sini cerita menjadi seru. Terutama setelah kelompok pembela hak perempuan Asia dan kulit hitam, Southall Black Sisters, aktif berdemonstrasi membela Kiranjit agar dibebaskan dari penjara. Pers berebut meliputnya, para ahli hukum memperdebatkannya, para kolumnis menganalisanya.

Ternyata Kiranjit adalah kisah wanita Timur yang tabah, mengabdi kepada suami, menjaga martabat keluarga, tapi provokasi demi provokasi dari Deepak berujung pembunuhan.

Deepak pecandu alkohol berat, punya hobi menyiksa istri. Kalau sudah marah apa yang ada di tangannya ia pukulkan, dan itu sering terjadi di depan mata dua anak mereka yang masih kecil. Ke mana pun Kiranjit lari, ia kejar sampai dapat dan babak-belur.

Itulah yang terjadi di malam nahas. Setelah puas menyiksa istrinya Deepak tertidur dalam mabuk beratnya. Ketika itu Kiranjit berpikir, baik kalau kaki Deepak ia bakar agar tak mampu lagi mengejarnya. Dengan demikian ia bisa lepas dari siksaan. Maka wanita yang sehari-hari bekerja menyortir surat di sebuah kantor pos, membakar kaki suaminya.

Pengadilan banding pada 1992, memvonis bebas Kiranjit yang telah tiga tahun mendekam di penjara. Hakim berpendapat ia memang tak berniat membunuh. Kata Kiranjit di depan sidang, ‘’Saya tak pernah berencana membunuhnya. Saya hanya ingin ia berhenti menyakiti saya.’’

Menurut hakim, peristiwa terjadi karena Kiranjit menderita depresi berat akibat perlakuan Deepak. Vonis ini kemudian seperti ditulis The Guardian, 4 April 2007, menjadi preseden sejarah hukum di Inggris. Tahun lalu, sutradara asal India di London, Jag Mundhra, mengangkat tragedi ini ke dalam film berjudul: Provoked: A True Story (Provokasi: Sebuah Kisah Nyata).

Bila diamati peristiwa Monas (Monumen Nasional), Minggu, 1 Juni 2008, kelompok Front Pembela Islam (FPI) adalah Kiranjit: pihak yang melakukan tindakan melawan hukum akibat tak tahan menghadapi provokasi demi provokasi para tokoh liberal yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Kelompok-kelompok Islam ini – termasuk MUI – sudah lama menjadi bulan-bulanan pemberitaan media massa yang lebih berpihak kepada kelompok liberal dan isu-isu yang mereka bawa. Mulai kasus RUU Pornografi dan Pornoaksi, berbagai aliran sesat, dan terakhir Ahmadiah.

Adnan Buyung Nasution, misalnya, seenaknya bilang MUI supaya dibubarkan karena mengeluarkan fatwa Ahmadiah. Penasehat Presiden itu mengejek-ejek salah seorang tokoh MUI yang tak lain koleganya sesama penasehat Presiden. Padahal dalam pandangan kelompok Islam ini, MUI harus dihormati karena merupakan kumpulan para ulama. Buyung beberapa kali menantang-nantang mereka dengan sangat emosional.

Tulisan para aktivis liberal di koran, majalah, atau wawancara di televisi, selalu menyerang atau mengejek-ejek mereka atau sesuatu yang mereka yakini dan muliakan. Di dalam selebaran untuk mengerahkan pendukungnya ke Monas, 1 Juni 2008, AKKBB menuduh kelompok anti –Ahmadiah adalah anti– UUD dan Pancasila serta persatuan nasional. Mereka akan memaksakan rencana mendirikan negara Islam, mengganti dasar negara.

Di bawah pernyataan tercantum 289 nama, sejumlah di antaranya tokoh terkenal. Mulai Gus Dur, Goenawan Mohamad, Adnan Buyung Nasution, Marsilam Simanjuntak, Asmara Nababan, Rahman Tolong, Ulil Abshar Abdala, sampai Syafii Maarif dan Amien Rais. Selebaran dimuat di koran sebagai iklan, selain tersebar ke mana-mana. Itu amat meresahkan FPI, FUI, dan lainnya yang sejak lama berpendapat Ahmadiah harus dilarang karena mencederai Islam. Sebagaimana Kiranjit mereka tampaknya terus diprovokasi.

Amat wajar polisi berusaha agar massa kelompok FPI dan AKKBB tak bertemu ketika 1 Juni 2008, keduanya melakukan demonstrasi. Kenyataannya kelompok AKKBB tak peduli. Mereka seakan ingin berhadapan dengan kelompok FPI.

Kedutaan Besar Amerika

Siang itu di depan Istana Merdeka, massa Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), FPI, MMI, dan FUI, melakukan demo anti-kenaikan harga BBM. Dari arah Hotel Indonesia muncul massa AKKBB yang berdemo menentang pelarangan Ahmadiyah. Dari pengeras suara di atas mobil terdengar suara mengejek FPI sebagai ‘’laskar kapir’’, ‘’laskar setan’’.

Provokasi itu menyebabkan kelompok massa FPI yang dipimpin Munarman kehilangan kesabaran. Meski salah seorang dari massa AKKBB mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke atas sampai empat kali, tak ada gunanya. Saat itu pistol lebih berfungsi sebagai alat provokasi daripada pencegahan. Terjadilah insiden. Sejumlah massa AKKBB terluka, beberapa sempat dirawat di rumah sakit.

Bentrokan sesungguhnya kecil saja. Setidaknya lebih kecil dibanding banyak kerusuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Di Ternate, Maluku Utara, misalnya, sejumlah rumah dibakar. Sebelumnya, dalam pemilihan Bupati Tuban, Jawa Timur, bukan cuma rumah, pendopo bupati, kantor KPU, kantor partai, mobil dan beberapa properti lain dibakar. Apalagi kalau dibandingkan dengan kerusuhan Ambon, Poso, atau pembantaian orang Madura di Kalimantan.

Tapi kali ini hiruk-pikuknya bukan kepalang. Koran, radio, dan televisi menjadikannya berita utama dengan tema menyerang kelompok FPI. Ormas itu harus dibubarkan karena merupakan organisasi kekerasan.

Saking bersemangat, koran TEMPO memuat mencolok foto Munarman mencekik seseorang yang disebutnya anggota AKKBB, tanpa pengecekan. Ternyata Munarman sedang berusaha mencegah anggotanya sendiri berbuat anarkis. Berita foto itu sangat menjatuhkan Munarman dan tampaknya akan menjadi kasus hukum.

Demonstrasi menuntut pembubaran FPI pecah di pelbagai daerah terutama di Jawa Timur, basis Gus Dur. Berbagai tindak kekerasan diterima FPI daerah. Malah di Banyuwangi, mucikari dan pelacur turut berpartisipasi mendemo FPI.

Seakan negara dalam keadaan darurat, Presiden SBY tampil menyampaikan pernyataan resmi dari Istana. ‘’Negara tak boleh kalah oleh kekerasan,’’ katanya. Gaya penampilan Presiden, mimiknya, tekanan kalimatnya, menggambarkan seakan FPI dan kelompoknya telah melakukan kudeta. Gaya Presiden yang berlebihan itu tambah memojokkan FPI.

Padahal kalau bentrok begitu saja harus ditanggapi Presiden langsung, setiap hari ia harus tampil. Ikutilah radio atau televisi, hampir setiap hari ada bentrok massa. Penyebabnya macam-macam, mulai Pilkada, demonstrasi BBM, tawuran antar-kampus atau antar-sekolah, tawuran antar-geng motor, rebutan lahan parkir, sampai sengketa tapal batas desa. Penyerbuan polisi ke Universitas Nasional, sebelumnya jauh lebih keras dari peristiwa Monas. Tapi Presiden diam saja.

Yang jelas bentrokan Monas menguntungkan pemerintah. Soalnya, FPI, Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), dan ormas Islam lainnya, merencanakan demonstrasi besar-besaran anti-kenaikan harga BBM mulai 6 Juni 2007. Demonstrasi itu akan diteruskan dengan gerakan mogok massal nasional. Berbagai persiapan sudah dilakukan.

Ketika polisi menggerebek kantor FPI ditemukan segepok selebaran berjudul, ‘’Lumat SBY-YK’’. Lumat singkatan lima tuntutan ummat: batalkan kenaikan harga BBM, turunkan harga sembako, nasionalisasi aset negara yang dikuasai asing, bubarkan dan nyatakan Ahmadiyah sebagai organisasi terlarang, dan usir NAMRU-2 dari Indonesia serta bersihkan kabinet dari antek Amerika Serikat.

Melihat tema yang mereka usung, gerakan itu akan merepotkan pemerintah sekalian menyulut gerakan anti-Amerika di Indonesia. Aksi itu rupanya harus dicegat jangan sampai terjadi maka meletuslah peristiwa Monas.

Lihatlah aktivitas Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta. John Heffern, Kuasa Usahanya, sibuk mengunjungi korban dari AKKBB di Rumah Sakit Gatot Subroto. Keesokan hari, Kedubes mengirimkan pernyataan resmi ke media massa mengutuk aksi kekerasan Monas. Belum cukup. Pernyataan itu mengajari Pemerintah Indonesia agar menjunjung kebebasan beragama bagi warganya sesuai UUD. Itu jelas intervensi urusan dalam negeri Indonesia.

Bagaimana mungkin orang-orang Kedubes itu masih punya keberanian moral mengutuk kekerasan Monas, sementara negaranya adalah imperium kekerasan yang sudah membunuh 1 juta manusia di Iraq. Menangkap, menahan, dan menyiksa ratusan orang di Guantanamo, tanpa mengadilinya lalu diam-diam melepaskannya.

Pantas Naomi Wolf, aktivis dan kolumnis dari New York, penulis buku laris The Beauty Myth, menuduh negeri itu sedang menuju pemerintahan fasis (fascist shiff). Riset yang dilakukan wanita ini menemukan seluruh ciri-ciri pemerintahan Hitler di Jerman, Mussolini di Italia, dan Augusto Pinochet di Chili, ada pada pemerintahan Bush.

Bagaimana mereka mengajari kebebasan beragama di Indonesia, padahal banyak pendeta dan pengikut Mormon mendekam di penjara Amerika karena melakukan poligami sesuai ajaran agama yang mereka yakini. Apa beda mereka dengan Ahmadiah? Pendeta David Koresh dan puluhan pengikutnya diledakkan polisi federal FBI sampai terbakar berkeping-keping karena mendirikan sekte Kristen sendiri. Masih ada cerita lain yang mengerikan seperti itu.

Di Guantanamo, Al-Quran mereka cemplungkan ke dalam WC – seakan hal lumrah – agar orang yang mereka periksa marah dan bicara terbuka. Dari pengakuan eks tahanan Guantanamo yang telah bebas, penghinaan Al-Quran jadi metode pemeriksaan tersendiri, selain berbagai model penyiksaan lainnya seperti waterboarding, menyiramkan air ke wajah sehingga korban sesak bernapas seakan tenggelam.

Di Iraq, tentaranya latihan menembak dengan Al-Quran sebagai target. Apakah mereka masih berhak bicara kebebasan beragama? [berlanjut/hidayatullah]

* Penulis Direktur Institute For Policy Studies

Read Full Post »